Papuanesia.id –
Militan dan simpatisan Partai Demokrat Provinsi Papua saat mendatangi kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Selasa (15/3) sore. (Istimewa)
Pertanyakan Penundaan Pelaksanaan Musda ke-IV
JAYAPURA-Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua didatangi ratusan massa simpatisan dan militan Partai Demokrat Provinsi Papua, Selasa (14/3) sore.
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan penundaan pelaksanaan Musda ke-IV Partai Demokrat Provinsi Papua yang sebelumnya dijadwalkan digelar tanggal 17 Maret dan diundur ke tanggal 19 Maret 2022.
Penundaan ini menimbulkan kecurigaan yang menurut massa ada indikasi yang tidak beres. Pasalnya, mereka menilai panitia lokal yang telah dibentuk sudah sangat siap untuk menggelar Musda sesuai jadwal tanggal 17 Maret 2022.
Para militan partai berlambang mercy ini mencurigai ada pihak-pihak yang tidak ingin Musda tetap dilaksanakan dan menghambat proses yang sudah berjalan ini.
Saat mendatangi kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, massa yang dipimpin Calvin Penggu meminta Musda ke-IV DPD Partai Demokrat Provinsi Papua tetap dilaksanakan tanggal 17 Maret 2022. Pasalnya, pihak panitia dalan hal ini steering commite (SC) dan organizing commite (OC) telah mempersiapkan event ini sejak satu bulan lalu dan tidak ada alasan kuat untuk dilakukan penundaan.
Selain itu, simpatisan dan militan Partai Demokrat Provinsi Papua ini juga meminta dengan tegas BPOKK DPP Partai Demokrat untuk memberikan alasan yang kuat terkait ditundanya.
Selain itu, simpatisan dan militan Partai Demokrat Provinsi Papua ini juga meminta dengan tegas BPOKK DPP Partai Demokrat untuk memberikan alasan yang kuat terkait ditundanya waktu pelaksanaan Musda oleh DPP Partai Demokrat di Jakarta.
Oktovianus Hesegem, SH., perwakilan dari wilayah Lapago menyampaikan bahwa mereka yang datang menggelar aksi di kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Papua merupakan murni militan dan simpatisan Partai Demokrat. “Kami datang dengan seluruh kekuatan massa untuk mempertanyakan steering commite dan organizing commite yang selama ini mempersiapkan pelaksanaan Musda DPD ke IV Partai Demokrat Provinsi Papua,”jelasnya kepada awak media di sela-sela aksi.
Dikatakan, Musda ke-IV ini paling lambat digelar tanggal 17 Maret 2022. Namun pihak mempertanyakan, informasi yang disampaikan DPP Partai Demokrat yang menunda pelaksanaan Musda ke tanggal 19 Maret 2022.
“Kami minta pertanggungjawaban dari panitia. Sebab dari surat kedua yang disampaikan DPP terkait penundaan Musda tanggal 17 Maret, dalam poin-poinnya tidak ada yang menjelaskan alasan-alasan DPP untuk mengundur Musda ke tanggal 19 Maret. Untuk itu, kami secara tegas sebagai pendukung tidak mau partai ini rugi. Oleh karena itu, kepentingan satu dua orang individu dan bahkan kelompok janganlah merusak kerja – kerja panitia. Itulah kami secara tegas meminta sesuai dengan imbauan pertama oleh DPP, Dimana kami mau harus segera terlaksana dan jangan karena kepentingan kelompok satu dua orang.membuat sampai Musda ini undur hingga 19 Maret,” tandasnya.
Okto Hesegem menambahkan, jika panitia melaksanakan Musda pada tanggal 19 Maret, pihaknya akan menuntut panitia dan DPD Demokrat Provinsi Papua.
“Kami rakyat sebagai pemegang mandat dan juga sebagai militan Demokrat kami minta pertanggungjawaban DPD Partai Demokrat Papua dan juga panitia. Kami rakyat jangan dirugikan. Kami mau selamatkan partai, supaya partai ini tetap eksis,” tutupnya.
Secara terpisah, Sekretaris Panitia Musda, Mustakim mengatakan, sampai dengan Senin (14/3) malam, panitia telah meminta kepada DPP untuk tanggal pelaksanaannya itu. Sebab hal ini terkait dengan berbagai hal yang harus dipersiapkan panitia seperti surat izin keramaian.
“Terakhir tadi malam, saya baru mendapatkan informasi dari bidang akomodasi bahwa hasil komunikasi dengan pemimpin DPD pelaksanaannya (Musda) digeser ke tanggal 19 Maret,” jelasnya.
Mustakim mengakui bahwa Surat Keputusan DPP Partai Demokrat tidak mencantumkan alasan pergeseran tanggal pelaksanaan Musda. Meskipun demikian, Mustakim menyampaikan bahwa Musda tidak akan bergeser berulang-ulang. “Kalau ada rasa kecurigaan oleh adik-adik simpatisan dan pendukung partai itu wajar saja. Saya juga bertanya – tanya ada alasan apa dilakukan penundaan. Tetapi setelah kita menerima surat dan kita ini organisasi yang ada tingkatan, dimana DPC harus patuh kepada DPD dan DPD juga harus patuh kepada DPP,”terangnya.
Ditambahkan,penundaan waktu pelaksanaan Musda adalah keputusan dari DPP yang membidangi organisasi. Untuk itu aspirasi yang disampaikan kepada panitia akan dikomunikasikan ke DPP.
“Tugas kami sebagai panitia kami akan tetap sampaikan. Kemudian juga tidak ada hal – hal yang ditutup – tutupi. Karena yang datang pada sore hari ini adalah para kader, pendukung dan simpatisan. Saat ini saya pengurus DPD. Tidak ada hal yang saya tutup – tutupi. Karena kepanitiaan itu adalah bagian dari pengurus DPD,”jelasnya.
Untuk menepis kecurigaan dari massa pendemo terkait penundaan musyawarah daerah, Mustakim mengaku telah menelpon langsung secara terbuka kepada pemimpin BPOKK DPP Partai Demokrat yang mengakui adanya penundaan.
“Dalam hal organisasi ini biasa. Sebab penundaan ini tidak memakan waktu lama dan juga bulan. Kepada adik – adik kami minta bersabar dan kita menunggu dua hari lagi. Tidak ada hal yang kami tutup – tutupi,” pungkasnya. (nat)
Continue Reading
Sumber: [1]
