Papuanesia.id –
*RHP: Kita Duduk dan Berbicara, Bagaimana Keinginan Masyarakat tentang Pemekaran
JAYAPURA-Adanya pro kontra di tengah warga terkait pembentukan daerah otonom baru (DOB) hingga mengakibatkan tewasnya dua warga dalam aksi demo penolakan DOB yang berujung rusuh di Dekai, ibukota Kabupaten Yahukimo, Selasa (15/3) mengundang keprihatinan Wakil Ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah, Ricky Ham Pagawak, SH., M.Si.
Ricky Ham Pagawak (RHP) yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah menyampaikan turut berdukacita atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demo penolakan pembentukan DOB Pegunungan Tengah Papua di Dekai.
Kondisi ini menurut RHP tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Gubernur Papua, pemimpin DPR Papua, pemimpin Majelis Rakyat Papua (MRP) serta seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Papua untuk duduk bersama membicarakan hal ini.
“Kalau boleh pak gubernur dalam waktu dekat ini mengundang. Bisa mengundang seluruhnya di lima wilayah adat atau masing-masing wilayah adat. Undang para bupati, DPR juga mungkin elemen warga seperti tokoh gereja, tokoh adat, pemuda, perempuan dan juga mahasiswa. Kita duduk dan berbicara, bagaimana keinginan warga tentang pemekaran ini,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (16/3).
Terkait DOB di Provinsi Papua, diakuinya kondisi di tengah warga saat ini ada yang menerima dan ada yang menolak. Pemerintah menurut RHP tentunya tidak bisa membiarkan kondisi ini terus terjadi hingga mengakibatkan jatuhnya korban.
“Kalau kita sebagai pemerintah membiarkan hal ini, yang korban adalah warga dan juga anggota TNI-Polri. Ini merupakan kerugian besar bagi rakyat Indonesia dan rakyat Papua. Oleh sebab itu, sebagai wakil pemimpin Asosiasi Bupati se-Pegununga Tengah Papua, merasa hal ini penting untuk kita duduk bersama-sama. Tidak bisa kita bicara sendiri-sendiri, apalagi warga turun dan kita biarkan,” tuturnya.”
RHP menegaskan bahwa dalam polemik DOB di tanah Papua, warga baik itu yang menolak maupun yang menerima, tidak mempunyai kepentingan. “Yang punya kepentingan saya dan teman-teman para bupati juga DPR. Kita ini yang punya kepentingan. Masa kita yang punya kepentingan tetapi diam, terus warga yang menjadi korban. Oleh sebab itu, saya mengusulkan dengan hormat, pak gubernur. Kalau merasa ini penting, mari mengundang kami bupati di seluruh wilayah adat, DPR. Kita duduk tidak terlalu lama, bisa satu dua hari kita selesaikan,” ujarnya.
“Begitu kita duduk, kita tanya rakyat. Rakyat maunya apa. Tidak mungkin rakyat tidak mau, pemerintah setuju atau sebaliknya pemerintah tidak mau, rakyat setuju. Dari sini kita bisa tahu apa alasan rakyat menolak atau menerima daerah otonom baru. Ini akan terlihat kalau kita duduk bersama,” sambungnya.
Dalam pertemuan ini, RHP juga berharap bisa menghadirkan pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri untuk menjelaskan apakah pembentukan daerah otonom baru ini kewenangannya diusulkan oleh warga atau oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
“Kalau memang ada revisi otonomi khusus, kewenangannya oleh pemerintah pusat, harus disampaikan kepada warga. Sebab sampai hari ini warga belum tahu. Masyarakat menolak karena mereka juga ukur, provinsi datang mereka bisa dapat tempat atau tidak. Masyarakat tentunya butuh pembangunan, namun pelaksana pembangunan itu tidak diisi oleh orang asli dan ini rill terjadinya,” ucapnya.
Oleh sebab itu, RHP kembali berharap, gubernur, pemimpin DPR Papua, pemimpin MRP, Kapolda Papua, Pangdam dan semua perangkat pemerintah di tingkat provinsi untuk mengundang semua perangkat pemerintah di tingkat kabupaten dan kota untuk duduk bersama dengan rakyat.
“Ini kepentingan kita bersama. Jangan warga menilai bahwa ini para bupati yang sudah dua periode punya kepentingan karena mengakhiri masa jabatan jadi maunya provinsi. Saya kira tidak salah anggapan mereka itu. Tapi di sisi lain, kami di pemerintahan utamanya kami para bupati atau mereka yang urus pemekaran, mungkin juga punya pandangan lain. Mungkin untuk lebih mempermudah pembangunan dan bisa dirasakan oleh warga termasuk membuka lapangan kerja. Saya kira semua itu oke, namun harus dibicarakan,” tambahnya.
Semua pandangan-pandangan ini menurut RHP harus dibicarakan secara bersama-sama sehingga tidak lagi menjadi polemik di tengah warga yang bisa kembali menimbulkan korban di sisi warga maupun aparat keamanan.
“Oleh sebab itu saya berharap sebagai pemimpin di tanah ini yang sudah Tuhan percayakan melalui rakyat, kita punya tugas untuk menjaga rakyat. Kita punya tugas juga membangun daerah ini. Oleh sebab itu, mari kita duduk bersama sama-sama membatasi korban berikut,” tutupnya. (nat)
Continue Reading
Sumber: [1]
