Papuanesia.id –
Suasana rapat koordinasi terkait pelaksanaan musyawarah dan deklarasi LMA Provinsi Papua, Senin (30/5). (Denny/Cepos)
*Disinyalir Bagian dari Aksi Protes Deklarasi LMA Provinsi Papua
WAMENA-Warga di sekitar Pasar Sinakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (30/5) pagi digegerkan dengan pengibaran bendera bintang kejora di halaman Pasar Sinakma.
Belum diketahui siapa yang mengibarkan bendera bintang kejora tersebut dan apa motif pengibaran itu. Namun pengibaran ini disinyalir merupakan bagian dari aksi protes terkait kegiatan yang dilakukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua di Wamena dari tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2022.
Kapolres Jayawijaya, AKBP. Muh Safei AB, SE., yang dikonfirmasi membenarkan adanya pengibaran bendera bintang kejora di halaman Pasar Sinakma.
Kapolres Safei menyampaikan bahwa belum diketahui dari kelompok mana yang melakukan pengibaran. Namun polisi menduga pengibaran ini sebagai bentuk protes atas kegiatan yang dimotori LMA Provinsi Papua.
“Kalau dilihat dari lokasi, suka atau tidak suka, kelihatannya ada unsur dari kelompok warga tertentu yang notabane tidak sependapat tentang informasi yang beredar mengenai adanya deklarasi DOB,” jelas Kapolres Safei, Senin (30/5).
Safei mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku pengibaran tersebut. Namun dirinya menyebutkan bendera tersebut langsung diturunkan dan tidak ada aksi maupun reaksi di lapangan. Bahkan Kapolres Safei menyebutkan, bendera itu diturunkan sekira pukul enam pagi dalam kondisi tidak ada warga.
“Langkah Polri yaitu melakukan peningkatan patroli lalu imbauan kepada tokoh-tokoh terlebih warga supaya tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Sampai saat ini situasi terkendali dan kita melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh warga untuk memberikan pencerahan kepada warga,” tutupnya.
Di tempat yang sama Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH., M. Hum., menilai jika pengibaran bendera bintang kejora kemarin pagi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Jajawijaya.
Oknum-oknum ini menurut Wabup Marthin Yogobi dipastikan sudah mendengar informasi bahwa Lembaga Adat Masyarakat akan melakukan suatu kegiatan musyawarah besar LMA se-Papua dan mungkin juga Papua Barat yang digelar di Wamena.
“Mungkin ada oknum-oknum yang sengaja memprovokasi situasi sehingga warga di Jayawijaya sedikit trauma atau ada rasa ketakutan,” ucapnya.
Secara terpisah koordinator kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) Wamena, Namane Elopere menegaskan bahwa PRP se-Lapago belum tahu terkait adanya pengibaran bendera bintang kejora di Pasar Sinakma. Dirinya bahkan menyebutkan tidak tahu pihak mana yang melakukan pengibaran bendera.
“Ini yang harus cek sama-sama, pihak berwenang segera mencari pelaku pengibaran itu. Kalau PRP se-Lapago kami belum tahu sama sekali pengibaran itu,” tegasnya.
Namane Elopere juga menduga ada oknum yang mencoba memprovokasi serta ingin menghalangi rencana aksi demo PRP se-Lapago yang akan digelar tanggal 3 Juni nanti.
“Kita dari PRP dan KNPB tidak bertanggung jawab dengan pengibaran yang dilakukan Pasar Sinakma, sehingga ini yang kami ingin luruskan,” tutup Namene Elopere.
Sementara itu, LMA Provinsi Papua memastikan pelaksanaan musyawarah besar dan upacara dengan menggunakan pakian adat akan tetap dilakukan di Wamena.
Ketua LMA Provinsi Papua, Lenis Kogoya menyatakan bahwa persiapan panitia untuk menyelenggarakan upacara hari lahirnya Pancasila 1 Juli 2022 sudah hampir 90 persen.
“Visi misi LMA adalah bagaimana Papua harus damai. Deklarasi ini kata kuncinya Papua Damai. Sebelum tanggal 1 Juni 2022, tanggal 30 Mei pembukaan dan tanggal 31 Mei musyawarah lembaga adat. Dalam musyawarah ini, akan dibahas masalah-masalah yang terjadi. Contohnya ada tiga masalah yang harus dibahas,” jelas Lenis Kogoya, Senin (30/5).
LMA Pastikan Musyawarah dan Deklarasi Tetap Dilakukan
Lenis Kogoya menyampaikan bahwa LMA setiap tahun mempunyai agenda musyawarah. LMA menurutnya melihat ada masalah di Papua, sehingga masalah ini harus bawa ke rumah adat dan tidak boleh bicara di luar atau di jalan-jalan. “Karena, masalah ini seharusnya ada rumah adat atau yang disebut MRP. Itu mamanya ada di lembaga adat, dimana lembaga adat memberikan rekomendasi masuk ke MRP. Ketika kita melihat kepentingan warga tidak sesuai, dilakukan musyawarah. Kami melihat MRP yang gugat di MK, artinya warga punya anggapan itu jadi masalah, sehingga harus bahas kembali di rumah adat,” bebernya.
Ia menegaskan, LMA merasa ini jadi masalah, sehingga dibahas kembali di rumah adat, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sesuai prosedur atau tidak. Otsus ini diberikan oleh pemerintah, masalah DOB ini banyak tolak menolak. Berapa kali demo di Wamena warga tidak rasa aman. Kenapa di Jayapura sekali demo saja tetapi di Wamena terus menerus. Apakah pemerintah izinkan terus atau pihak keamanan yang izinkan. Disini kita harus melihat persoalan ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Lenis Kogoya mempertanyakan terkait diizinkannya aksi demo dan LMA menurutnya juga punya hak menyampaikan pendapat di muka umum tetapi konsepnya di rumah. “Ketika LMA mau sampaikan aspirasi yang didukung undang-undang, ya adik-adik yang tidak setuju jangan ganggu,” tegasnya.
“Masalah politik, mengenai Papua merdeka, ada yang pro dan kontra, kita buktikan dari lembaga warga adat ini. Kaitanya dengan ini, kita harus rumuskan dalam hasil keputusan dan 1 Juni diumumkan,” tutupnya.
Mengenai kegiatan LMA Provinsi Papua di Wamena, Kapolres Jayawijaya, AKBP. Muh Safei AB, SE., mengaku sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak LMA bersama Forkopimda Jayawijaya.
“Terkait itu ada pro kontra pelaksanaan karena adanya terbungkus pernyataan-pernyataan dukungan, kegiatan LMA ini hanya bermusyawarah tentang bagaimana kepentingan warga adat. Sehingga pada saatnya 1 Juni sesuai dengan apa disampaikan panitia akan melaksanakan upacara lahirnya Pancasila di Lapangan Pendidikan,” ucap Kapolres Muh. Safei.
Kapolres memastikan tidak ada penyataan yang ada di dalamnya sehingga hanya rangkaian kegiatan semacam festival adat, dan dibungkus pernyataan siap dukung NKRI. “Setelah diskusi, ternyata hanya musyawarah dan pernyataan sikap untuk mendukung NKRI saja tidak ada dukungan lain-lain,” tutupnya. (jo/nat)
Continue Reading
Sumber: [1]
