Papuanesia.id –
Ketua umum BPD PHRI Provinsi Papua H. Abdul Rajab (kanan)didampimgi Sekretaris PHRI Papua Rino. (Priyadi/Cepos)
JAYAPURA- Dalam Musda Ke-9 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Papua yang diselenggarakan pada hari Sabtu Sabtu (13/8) Pekan lalu, yang dibuka oleh Ketua Umum PHRI dan Sekjen PHRI di Hotel Batiqa Entrop, telah ditetapkan menjadi Ketua Umum BPD PHRI Provinsi Papua H. Abdul Rajab.
Abdul Rajab mengakui, pihaknya dalam waktu dekat ini akan membuat program kerja baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam meningkatkan kemajuan industri perhotelan maupun pariwisata di Papua dan tetap melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah stakeholder maupun pemilik hak ulayat setempat dalam memajukan industri pariwisata di Papua.
Dalam pelaksanaan Musda saya dipercaya dan diberikan amanah oleh yang berhak memilih dalam hal ini ada 23 terdaftar sebagai anggota tetap karena ini adalah syarat dalam AD ART PHR. Dalam pelaksanaan ini harapan teman-teman ada perubahan dimana ia dan teman-temann perhotelan melakukan Sinergi kerjasama untuk memajukan BPD PHRI yang ada di Tanah Papua,”katanya.
Dalam waktu dekat ini intinya industri pariwisata yang ada di akan membahas program kerja intinya industri pariwisata yang ada di Papua harus dimajukan dan dilibatkan bersama mulai dari stakeholder pemerintah daerah dan lainnya termasuk dunia pendidian SMK pariwisata.
Karena usai pelaksanaan PON XX okupansi perhotel sedikit menurun, karena okupensi perhotelan banyak disumbang dari pemerintah dimana di Jayapura tidak ada industri mengandalkan sektor jasa dan Perdagangan.
Oleh sebab, itu pihaknya ke depan akan menggandeng maskapai penerbangan supaya ada wisatawan lokal dan mancanegara yang datang untuk Menikmati keindahan alam, hutan di Papua khususnya Jayapura, dan bisa menginap di hotel.
“Kita akan tarik wisatawan baik mancanegara dari Australia atau luar negeri datang ke Papua untuk Menikmati keindahan alam maupun hutan dan bisa menginap di hotel seperti halnya kita contoh tempat wisata di Bali banyak wisatawan dari mancanegara, saya rasa dengan bantuan teman-teman perhotelan ini kita akan perbaiki bersama,”ujarnya.
Diakui, keberadaan PHRI di Kota Jayapura memberikan sumbangsih PAD sekira 70 persen, baik pajak dan Retribusi hotel, sehingga diharapkan Bapenda, Dinas Pariwisata bisa membantu terkait apa ya yang bisa dikelola, karena PHRI masih terkendala hak ulayat dalam mengelola tempat wisata dan kedepannya pasti akan dicarikan solusi bersama.
” Di Bali juga ada tradisi adatnya namun masih bisa dilakukan kolaborasi dan kerjasama sehingga saling menguntungkan dan di Papua khususnya Jayapura juga harus bisa seperti ini,”pintanya.
Lanjutnya, selama ini owner perhotelan belum terlalu tertarik dari asas manfaat bergabung ke PHRI makanya akan diundang owner untuk duduk bersama meyakinkan bahwa Hotel bergabung dalam asosiasi PHRI sangat banyak manfaatnya sehingga owner bisa mendorong para GM untuk bisa bergabung karena ini demi kemajuan industri pariwisata dan nasib perhotelan dalam hal okupansi serta lainnya.
Diharapkan juga peran pemerintah dalam meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung di tempat wisata sehingga bisa menarik perhatian wisatawan untuk datang, karena jika tidak diperbaiki pemerintah tentunya di tempat wisata tersebut tidak akan maju dan berkembang dan pemerintah harus bisa mencontoh tempat wisata lain bahwa campur tangan pemerintah dalam membangun kemajuan tempat wisata betul-betul dilakukan secara totalitas karena ini akan menjadi devisa yang sangat luar biasa di daerah ini dan memajukan perekonomian sekitar.
Abdul Rajab juga berharap jika tempat wisata sudah dikelola dengan baik maka faktor kenyamanan keamanan juga harus dijaga oleh sebab itu tugas dari aparat kepolisian setempat juga harus maksimal sehingga tidak ada lagi tempat wisata dibuat untuk tempat miras yang mengganggu wisatawan ataupun warga.
Sementara itu, Seketaris PHRI Papua Rino mengaku, untuk memajukan industri pariwisata di Papua, sebaiknya pemerintah harus bisa membuat jadwal event yang diselenggarakan di setiap daerah di Papua dan bisa diinformasikan sesuai jadwal. Dengan demikian, para wisatawan bisa mengetahui dan mempersiapkan diri jauh-jauh hari karena masalahnya tiket penerbangan di Papua itu sangat luar biasa mahal. Untuk itu, harus ada informasi yang diberikan jauh-jauh hari sehingga para wisatawan bisa mengatur jadwal dalam membeli tiket pesawat agar harganya tidak terlalu mahal.
Dan diharapkan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan maskapai penerbangan dalam memudahkan transportasi udara serta dapat menekan harga tiket yang terlalu tinggi, karena ini sangat penting sekali.(dil).
Continue Reading
Sumber: [1]
