Papuanesia.id –
KEPI – Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Musrenbang yang digelar Kamis (30/3/2023) do Gor Kepi itu mengusung tema ‘Mempercepat Peningkatan Kualitas SDM Berkarakter dan Penguatan Struktur Ekonomi dengan Pengembangan Wilayah untuk Pemerataan Mengurangi Kesenjangan dan Berkelanjutan Didukung Penguatan Rasa Aman dan Efektivitas Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Publik’.
Kegiatan dibuka oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar,S.STP., M.Si, Kabid Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan, Yustinus Kawewaron, Wakil Ketua I DPRD Mappi Marandus Situmorang, Sekretaris Daerah Mappi Ferdinand Kainakaimu, Kepala Bappeda Jhon Jelira. Turut hadir jajaran DPRD Mappi, Forkopimda, pimpinan OPD, seluruh kepala distrik se-Kabupaten Mappi serta tokoh warga dan undangan lainnya.
Pj Bupati Mappi, Michael Gomar dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, tata cara perencanaan pengendalian, evaluasi, rancangan jangka panjang daerah serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah.
“Program kerja yang nantinya diusulkan harus benar-benar menjadi kebutuhan warga, sehingga kita wajib mengusulkan program kegiatan sesuai kebijakan prioritas yang benar-benar menjadi kebutuhan warga di kampung-kampung dan distrik-distrik,” ungkapnya.
Penjabat Bupati menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar mengusulkan program kegiatan sesuai dengan tugas fungsi di masing-masing OPD. Semua usulan program kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah akan dilakukan review oleh tim anggaran dan disesuaikan dengan program kegiatan yang benar-benar menjadi kebutuhan warga.
Mendagri Tito Karnavian, diungkapkan Pj Bupati telah memberi instruksi kepada seluruh pimpinan daerah untuk mengusung tiga program prioritas yang menjadi kebijakan nasional yaitu pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting.
“Untuk mendukung penanganan tiga kebijakan nasional ini, maka perlu intervensi program kegiatan secara kolaborasi dari masing-masing perangkat daerah, supaya secara bersama-sama kita bisa mengurangi masalah-masalah urgensi yang ada di kabupaten mappi.
Terima kasih juga karena masing-masing OPD sudah cukup baik melaksanakan program-program kegiatan secara bersama-sama, tentu itu semua bisa terlaksana karena adanya koordinasi yang baik, saling mengingatkan dan saling membantu,” tegasnya.
Pj Bupati Mappi juga memberikan apresiasi kepada Kepala Bappeda dan jajaran yang bisa melaksanakan Musrenbang tepat waktu, dan sesuai amanat undang-undang. Tema yang diusung juga merupakan penjabaran dari RKPD tahun 2023-2026. Sejak pemerintahan Kabupaten Mappi berdiri di tahun 2002 melalui undang-undang nomor 22 tahun 2002, maka berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan merupakan prestasi, dan menjadi dinamika dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan warga.
Pj Bupati berharap, kepada seluruh pimpinan OPD, kepala distrik dan stakeholder agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai dengan selesai, supaya program kegiatan yang direncanakan terutama yang sesuai dengan kebutuhan warga bisa tercover dan dimasukan untuk dianggarkan. Supaya warga bisa menerima manfaat dan dampak yang sangat baik dari program kegiatan tersebut yang sudah diusulkan oleh perangkat daerah.(MPI/gin)
Continue Reading
Sumber: [1]
