Hubungan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan wakilnya, Johannes Rettob dikabarkan tidak harmonis sejak setahun terakhir. Persoalan kebijakan jadi salah satu penyebab kerenggangan kedua pimpinan di Bumi Amungsa tersebut.
Terlepas dari faktor-faktor itu, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah dampak dari ketidakharmonisan hubungan keduanya. Sebab, dipastikan dapat mengganggu roda pemerintahan yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan tugas dan kewenangannya.
Kontra versi memuncak ketika Bupati Mimika, Eltinus Omaleng melakukan rotasi jabatan beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut mendapatkan banyak sorotan dari publik.
Penyebab Keretakan Wakil dan Bupati Mimika
Rotasi tersebut dinilai melanggar aturan yang tidak sesuai NSPK, norma, standar prosedur, dan kriteria pejabat bersangkutan. Bonefasius Bao, Akademisi yang juga menjabat sebagai Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) menilai keputusan ini.
Dia beranggapan bahwa mutasi atau rolling jabatan di kalangan PNS adalah hal biasa. Akan tetapi, dengan catatan rolling atau mutasi harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme berlaku.
Bonefasius juga mengatakan berdasarjan peraturan pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2020 perubahan dari PP 17 tahun 2017 tentang manajemen ASN.
Di sana tetulis bahwa dalam merotasi jabatan tentu memiliki batasan. Contohnya seperti diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
Dalam undang-undang tersebut menyebutkan misalnya, sahnya sebuah keputusan harus dipetakan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian, dibuat melalui prosedur sesuai dengan objek substansi kebutuhan.
Terkait dengan mutasi jabatan, poin penting yang harus diperhatikan Bupati sebagai pemegang kebijakan berkaitan dengan kompetensi. Hal ini berkaitan dengan pola karier yang penting untuk diperhatikan. Khususnya dalam merolling jabatan seorang ASN pemerintahan.
Bonefasius mengatakan bahwa mutasi jabatan paling penting adalah kesesuaian antara kompetensi dengan jabatan. Ada klasifikasi dan pola pikir serta prinsip larangan ‘konflik kepentingan’.
Menurutnya, hal yang terjadi di Mimika seperti ‘tarik menarik’ yang berimplikasi terhadap pelayanan publik. Akibatnya, administrasi pemerintahan akhirnya tidak maksimal dalam pemerintahan.
Dia mengatakan bila dinamika di Mimika terus memanjang, maka pelayanan publik pasti akan terhambat dan tidak berjalan maksimal.
Jika pelayanan publik tidak maksimal, maka persoalan ini bisa mengorbankan masyarakat.
Sebagai akademisi, dia menganalisis, rotasi yang dilakukan di Mimika bukan tanpa sebab.
Penilaian Masyarakat terhadap Sosok Omaleng dan Rettob
Publik Mimika juga menilai hubungan antara Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob sudah ranggang. Padahal, jabatan mereka telah diperpanjang lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 143/PUU-XXI/2023.
Berdasarkan keputusan itu, maka dipastikan pasangan tersebut menjabat hingga periode keduanya berakhir di 2024. Salah seorang warga bernama Antinous menilai kepemimpinan Wakil Bupati Johannes Rettob lebih baik dari Bupati Eltinus Omaleng.
Menurutnya, selama ini, Johannes Rettob lebih mudah ditemui dibandingkan Eltinus Omaleng. Hal senada juga diutarakan Hj Tiara warga seputaran SP 2 Mimika. Dia menilai Kepemimpinan Johannes Rettob lebih baik dari Bupati Eltinus Omaleng. Hal itu terbukti ketika Johannes Rettob menjabat Plt meski hanya 9 bulan.
Pedagang di Pasar lama Mimika Samsudin ketika diwawancarai, melihat sosok Johannes Rettob lebih dekat dengan masyarakat. Bahkan, sering juga berinteraksi dengan masyarakat.
