Majelis Rakyat Papua (MRP) baru-baru ini mengusulkan pemekaran sejumlah wilayah di Papua, termasuk Mimika Timur dan Mimika Barat, dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan. Usulan tersebut juga mencakup pembentukan Kotamadya Ibu Kota Papua di Timika dan Provinsi Mumbrai. Usulan pemekaran wilayah ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat Papua untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah tersebut. MRP juga telah menyampaikan aspirasi ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pemekaran wilayah Papua diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat. Salah satu dampak yang diantisipasi adalah peningkatan infrastruktur, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah, pelayanan publik diharapkan dapat lebih dekat dan lebih efektif menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Selain itu, pemekaran wilayah juga dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua dengan cara menyediakan akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan publik. Infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Papua.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di daerah otonom baru (DOB) Papua dalam sisa waktu pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Pemerintah berfokus pada pembenahan sistem dan landasan hukum otonomi khusus (otsus) Papua, yang telah mengalami perubahan signifikan dengan undang-undang baru. Dana otsus kini sebagian besar dikelola di pusat dan diturunkan dalam bentuk program yang langsung mengalir ke kabupaten/kota, sehingga lebih efisien dalam penyalurannya.
Pemekaran wilayah menjadi empat provinsi di Papua juga merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk memastikan layanan publik lebih merata dan tidak terpusat di satu provinsi saja. Dengan adanya pemekaran, diharapkan pelayanan publik dapat lebih cepat dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan di Papua berjalan sesuai dengan rencana dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemekaran wilayah menjadi langkah penting dalam mewujudkan tujuan ini, serta memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua untuk masa depan yang lebih baik dan sejahtera.
