Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa (kiri), dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (kanan). (ANTARA FOTO/Moch Asim)
Surabaya, CNN Indonesia — Perseteruan antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, terkait dua mobil yang mampu melakukan tes dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR), belum usai.
Keduanya memberikan respons saling bertolak belakang atas masalah tersebut.
Bermula dari pernyataan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, jika pihaknya bakal memberikan dua mobil tes PCR ke Jawa Timur pada Rabu (25/7).
“Di Surabaya, Jawa Timur, ada salah satu lab mengalami kerusakan sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan, oleh karenanya pengirimnya dua unit mobil Lab Bio Safety Level 2 ini bisa membantu Pemerintah Jatim khususnya Kota Surabaya,” kata Doni.
Mobil tes PCR itu telah ditunggu oleh pemerintah Kota Surabaya. Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang juga Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan mobil itu tiba pada Kamis (28/5) pekan lalu.
Rencananya, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan pemeriksaan spesimen pasien Covid-19 yang menjalani karantina di Hotel Asrama Haji dan Dupak Masigit, serta daerah di Surabaya lainnya. Bahkan, sejumlah warga di Kelurahan Tanah Kali Kedinding telah hadir untuk mengikuti tes swab sejak pukul 07.00 WIB. Namun, mobil tak kunjung datang hingga matahari terbenam.
Belakangan Gugus Tugas Covid-19 Surabaya mengetahui jika dua mobil tersebut dialihkan ke Lamongan dan Tulungagung oleh Gugus Tugas Covid-19 Jatim yang berada di bawah naungan Pemprov Jatim.
Risma pun meradang mengetahui fakta tersebut. Ia mengklaim dirinya yang meminta langsung kedua mobil tersebut kepada Kepala BNPB Doni Monardo.
“Teman-teman lihat sendiri kan, ini bukti permohonan saya dengan Pak Doni, jadi ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu,” kata Risma sambil menunjukkan percakapan dengan Doni kepada wartawan di Surabaya, Jumat (29/5) pekan lalu.
Risma juga mengatakan langsung meminta bantuan mobil tes corona kepada Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, yang juga sesama kader PDI Perjuangan. Risma lantas menelepon pihak Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur. Di depan media, dia mengutarakan kekesalannya.
Risma mengaku tak terima dengan sikap Pemprov Jatim yang mengalihkan mobil dari BNPB ke Tulungagung dan Lamongan.
“Saya dapat WhatsApp Pak Doni Monardo kalau (Mobil Lab Bio Safety Level 2) itu untuk Surabaya. Apa-apaan ini, kalau mau boikot jangan gitu caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang. Pak, saya enggak terima lho Pak, betul saya enggak terima,” kata Risma saat menelepon petugas Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur di hadapan wartawan.
Amarah Risma tersebut tak langsung mendapat tanggapan dari Khofifah. Ia justru mengucapkan terima kasih kepada BNPB yang telah mengirim dua mobil kepada Pemprov Jatim. Menurutnya, itu sangat membantu Pemprov Jatim dalam mendeteksi penyebaran virus corona.
“Alhamdulillah kami kembali mendapat bantuan dari BNPB, berupa dua unit mobil mesin PCR. Bantuan ini penting, karena saat ini kebutuhan mesin PCR test untuk swab memang yang paling dibutuhkan karena validitasnya paling tinggi,” kata Khofifah lewat siaran pers.
Baru pada Sabtu (30/5) pekan lalu, Khofifah menjelaskan alasan pengalihan mobil PCR di Tulungagung dan Sidoarjo. Alasannya, banyak kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal sebelum menjalani tes swab di Tulungagung.
“Angka kematian PDP di daerah tersebut sebanyak 175 orang. Itu sudah meninggal tapi belum sempat di tes, keburu meninggal,” terang Khofifah saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (30/5) malam.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan Sidoarjo juga sangat membutuhkan banyak pemeriksaan tes swab. Sebab daerah itu hanya memiliki kapasitas melakukan tes swab PCR sebanyak 16 spesimen per harinya.
Sementara untuk daerah Lamongan, Khofifah menyebut daerah itu hanya memiliki alat tes berupa Tes Cepat Molekuler (TCM) yang setiap harinya hanya bisa melakukan tes sebanyak 12 spesimen.
“Pasti sangat jauh dari apa yang diharapkan untuk memberikan percepatan penanganan Covid-19,” Khofifah menerangkan.
Hal itu jauh berbeda dengan kondisi Kota Surabaya yang memiliki tujuh laboratorium besar untuk melakukan pemeriksaan tes swab PCR. Di antaranya yakni Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga (Unair), RSUD dr Soetomo, RS Premier Surabaya.
Ilustrasi mobil lab PCR. (CNN Indonesia / Farid)
Konflik keduanya mendapatkan reaksi negatif oleh sejumlah politisi, pengamat, hingga warga. Mereka menilai seharusnya Khofifah-Risma lebih meningkatkan kerja sama lantaran kasus Covid-19 meroket tajam. Hingga Minggu (31/5), jumlah kasus di Jawa Timur mencapai 4.857 pasien positif atau berada di urutan nomor kedua setelah DKI Jakarta dengan jumlah kasus positif sebanyak 7.348 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 396 orang meninggal akibat Covid-19 di Jawa Timur.
Pengurus DPP Partai Demokrat, Andi Arief, meminta Khofifah dan Risma berhenti berseteru ihwal penanganan Covid-19 dan menyarankan keduanya duduk bersama.
“Partai Demokrat ini beraliran rekonsiliatif. Jadi saran kami duduk bareng saja antara keduanya,” kata Andi melalui pesan singkat, Minggu (31/5). (ulf/ayp)
