Papuanesia.id –
Komnas HAM Tegas Menolak Cara-cara Tidak Berprikemanusiaan yang Mengakibatkan Warga Sipil Meninggal Dunia.
JAYAPURA – Tewasnya delapan orang Karyawan Palapa Ring Timur Telematika (PTT) yang diduga diserang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Beoga ditentang berbagai pihak yang mendengarnya. Ini dianggap sebagai perbuatan yang teramat keji.
<span;>Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menilai kasus Beoga dalam aspek definisi pelanggaran HAM dimana perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dapat disebut sebagai pelanggaran HAM. Tapi dari aspek perbuatan, ini adalah perbuatan kriminal yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia.
<span;>“Kami mendorong Polda Papua bisa mengungkap siapa pelakunya dan apa motif utamanya. Kita tahu di wilayah itu ada kelompok sipil bersenjata,” kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (4/3).
<span;>Dikatakan Frits, ada beberapa hal yang melatar belakangi kejadian di Beoga Kabupatan Puncak. Harusnya, kejadian di Nduga pada tahun 2019 tewasnya puluhan karyawan PT Istaka Karya menjadi rujukan pengamanan terhadap pekerja sipil di Papua yang bekerja di daerah rawan kekerasan yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB). Sehingga kejadian itu tidak terjadi di Beoga.
<span;>“Kejadian Nduga harusnya menjadi rujukan baik perusahaan tapi juga rujukan bagi aparat keamanan dan Pemda setempat, daerah yang dianggap rawan ketika ada pekerjaan mestinya ada aspek keamanan, dan bagaimana penerimaan para pihak dengan pelibatan stakeholder lokal yang ada di daerah tersebut,” tutur Frits.
<span;>Frits mengklaim dirinya sudah mengkonfirmasi kepada KSB terutama yang ada di Intan Jaya. Dimana pengakuan dari KSB tersebut menyampaikan apa yang dilakukan merupakan aksi protes terhadap rencana operasinya Blog Wabu yang ada di Intan Jaya.
<span;>“Di duga pemasangan jaringan ini dalam rangka mendukung operasinya Blog Wabu yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini berdasarkan konfirmasi saya secara langsung kepada KSB yang ada di Intan Jaya,” kata Frits.
<span;>Dari hasil konumikasi Frits dengan beberapa kelompok yang ada di Intan Jaya, ia mendapatkan informasi tindakan di Beoga dipimpin oleh kelompok Aibon Kogoya dengan motif diduga penolakan terhadap Blog Wabu.
<span;>Selain itu kata Frits, tewasnya 8 orang karyawan PTT tersebut diduga aksi balas dendam dari KSB pimpinan Aibon Kogoya atas penganiayaan kepada 7 orang anak di Kabupaten Puncak yang diduga dilakukan oknum aparat TNI belum lama ini.
<span;>Sebelumnya, terjadi penganiayaan dan penyiksaan terhadap 7 anak di bawah umur hingga menyebabkan satu orang diantaranya meninggal dunia. Dari informasi yang ada, ketujuh anak tersebut diduga kuat dianiaya dan disiksa aparat TNI karena dituduh mencuri senjata di Pos PT Modern Bandara Tapalunik Sinak, Kabupaten Puncak pada Februari lalu.
<span;> Sementara sikap Komnas HAM terhadap tindakan di Beoga tewasnya 8 karyawan PTT adalah tindakan yang tidak berprikemanusiaan, tindakan ini akan mendapat kecaman oleh
<span;>semua mekanisme HAM. Ini tindakan yang tidak manusiawi dan harus dikecam oleh semua pihak.
<span;>“Komnas HAM secara tegas menolak cara cara tidak berprikemanusiaan yang mengakibatkan warga sipil meninggal dunia dengan cara yang sangat sadis, tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan. Ini harus ditentang oleh semua pihak, Komnas HAM menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 8 orang tersebut,” ungkapnya.
<span;> Menurut Frits, siklus kekerasan ini akan terus terjadi. Sehingga itu, membutuhkan sebuah mekanisme kemanusiaan. Komnas HAM kata Frits, sejak tahun lalu mengusung tema dialog kemanusiaan yang lebih bermartabat menghadirkan para pihak untuk berjumpa dan bicara secara baik untuk mendengarkan dan segera dicarikan solusinya.
<span;> “Jika pertentangan ini tentang Blog Wabu dan sudah menelan begitu banyak korban jiwa, mestinya ada pernyataan bahwa pengoperasian Blog Wabu ditiadakan. Mestinya pernyataan stop pengoperasian Blog Wabu sudah harus keluar dari pemerintah, sehingga tidak menjadi satu alasan yang terus mengakibatkan banyak korban,” ucapnya.
<span;> Pendekatan yang paling efektif untuk kasus ini kata Frits, pendekatan yang dilakukan otoritas sipil yang ada di daerah berkonflik. Pemda setempat bisa mengambil peran lebih, dalam rangka mengkomunikasikan semua kebijakan dengan pemerintah pusat
<span;> “Komnas sangat prihatin dengan tindakan yang tidak berprikemanusiaan ini, sehingga itu Pemda harus lebih proaktif. Kita berharap para bupati, pemimpin DPR harus selalu ada di Kabupaten jangan terlalu banyak berada di luar Kabupaten. Terutama di daerah yang masih ada potensi KSB yang terus melakukan aksinya,” tuturnya.
<span;> Komnas menyerukan semua pihak harus melawan kekerasan, Frits juga mendesak kelompok sipil bersenjata harus menghormati hak hidup warga sipil yang sedang bekerja di berbagai daerah pedalaman di papua untuk kepentingan pemenuhan hak atas hak hak ekonomi Pendidikan dan kesehatan.
<span;> “Secara tegas kami menyerukan hentikan cara cara kekerasan, jika Polri sudah merubah pendekatan dengan pendekatan damai. Meskinya kelompok sipil bersenjata juga menghentikan cara cara kekerasan dan brutalisme seperti yang terjadi atas tewasnya 8 orang karyawan PTT,” pungkasnya. (fia)
Continue Reading
Sumber: [1]
