TIMIKA | DPRD Mimika menanggapi mencuatnya isu pemekaran Provinsi Papua Tengah (PPT), lebih khusus menyangkut letak ibu kotanya yang kini masih jadi perdebatan.
Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan mengakui lembaganya belum terlibat langsung dalam memperjuangkan pemekaran DOB Provinsi Papua Tengah.
“Kami selama ini hanya mengikuti perkembangan lewat media dan isu-isu yang berkembang. Namun secara perjuangan, kami belum terlibat langsung,” katanya di ruang kerjanya, Senin (21/2/2022).
John Thie, sapaan karib Yohanis, juga mengaku kaget mendengar isu jika ibu kota PPT bakal berada di Nabire bukan Mimika. Usulan tersebut merupakan perjuangan kabupaten di wilayah Meepago, daerah hasil pemekaran dari Nabire seperti Paniai, Dogiyai, dan Deyai.
“Jujur kami sangat terkejut mendengar isu itu, karena awalnya kami dengar dan dipastikan Mimika jadi ibu kota PPT. Tapi belakangan ini isu berkembang ibu kota PPT ada di Nabire,” kata John.
Ia pun berharap DPRD dan Pemkab Mimika bisa segera membuat tim untuk bersama-sama menanggapi isu-isu yang berkembang saat ini.
Selain itu, harap John, Mimika dan kabupaten pendukung juga perlu membuat tim yang tujuannya meminta kepastian menyangkut daerah yang benar-benar layak jadi ibu kota PPT.
Menurutnya, dari segi kesiapan infrastruktur dan lainnya, Mimika sudah sangat siap jadi ibu kota provinsi. Dengan begitu, kegiatan pembangunan yang dirancang dan didanai APBD termasuk untuk kesiapan menjadi ibu kota PPT.
“Secara kesiapan menjadi ibu kota PPT, Mimika sangat siap. Tinggal sekarang bagaimana meminta kejelasan ke pemerintah pusat. Walaupun saya yakin bahwa pemerintah pusat sudah mengetahui bahwa calon ibu kota PPT ada di Mimika. Bahkan masih menjadi Irian Jaya Tengah sebelum berubah nama menjadi Papua Tengah, ibu kotanya di Mimika,” kata John yang juga Ketua DPC PDIP Mimika.
“Sekali lagi, alangkah baiknya, tim eksekutif dan legislatif Mimika menyikapi hal ini secara serius. Kalau tidak, maka jangan menyesal dikemudian hari,” sambung dia.
Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi Gerindra Elminus Mom mengatakan, perjuangan pemekaran PPT sudah berlangsung panjang dan bahkan menimbulkan korban.
“Ini yang harus menjadi perhatian oleh semua pihak,” katanya.
Elminus menilai masalah sebetulnya salah satunya ada di Bupati Mimika. Bupati, menurutnya, tidak merangkul DPRD, melainkan lebih mengandalkan kekuasaan dan mengesampingkan musyawarah.
“Mimika itu memiliki anggaran yang cukup banyak. Sehingga kalau daerah lain ingin menarik ibu kota ke daerah lain bukan Mimika, maka itu sangat disayangkan,” ujar Elminus yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Mimika.
“DPRD Mimika itu harus digandeng oleh pemerintah daerah dalam setiap keputusan. Karena DPRD itu sifatnya kolektif kolegial dan tidak bisa diganggu gugat siapapun. Selain itu, jangan sampai kita di Mimika akan menyesal dikemudian hari,” sambungnya.
Anggota DPRD lainnya, Saleh Alhamid, mengatakan jika sampai ibu kota PPT bukan di Mimika, maka ini merupakan suatu kegagalan yang luar biasa.
“Kalau lobi mengatasnamakan pribadi bupati, maka tidak akan dapat menerobos daerah lain yang memiliki kepentingan yang sama,” katanya.
Menurut Saleh, jelas adalah sebuah kegagalan sebab Mimika merupakan daerah yang memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai, termasuk bandara internasional dan pelabuhan umum besar.
Dua fasilitas itu, kata Saleh, memiliki mobilitas sangat tinggi serta memiliki potensi daerah yang luas. Tidak kalah pentingnya memiliki pertambangan terbesar di dunia, yakni PT Freeport Indonesia.
“Dari itu, maka bagaimana mungkin Mimika bisa gagal jadi ibu kota dan bisa dikalahkan oleh Nabire, yang notabenenya belum memiliki fasilitas yang lengkap, baik pelabuhan maupun bandara,” tegasnya.
Terlebih lagi, lanjut Saleh, Mimika daerah penyangga bagi kabupaten lain di sekitarnya. Karena itu, perlu dipertanyakan bagaimana bupati dan timnya melakukan lobi politik dan persentase kesiapan di pemerintah pusat.
“Saya ingin sampaikan bahwa ini sangat memalukan, dan upaya ini tidak pernah melibatkan DPRD Mimika sebagai tim lobi. Padahal DPRD itu terdiri dari seluruh unsur partai politik, yang bisa menyampaikan kepada seluruh pimpinan pusat,” katanya.
Saleh menyesalkan Bupati Mimika tidak memanfaatkan kekuatan politik lembaga legislatif yang justru dikesampingkan seolah tak dapat berbuat apa-apa.
“Yang namanya pemerintah daerah itu terdiri dari Bupati dan DPRD, sesuai dengan Undang undang nomor 23 tahun 2014 tetang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan DPRD Mimika perlu duduk bersama menyikapi hal tersebut,” ujar Saleh yang juga Ketua DPC Partai Hanura Mimika.
Artikel ini telah tayang di Papuanesia.id
Artike :Anggota DPRD: Jika Ibu Kota PPT Bukan di Mimika, ini Memalukan
Sumber: [1]
