Dok. Pemkot SurabayaWali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menghubungi pasien OTG, ODP, PDP, dan positif corona di Balai Kota Surabaya, Rabu (6/5/2020).
JAKARTA, KOMPAS.com – Sekjen PDIP-P Hasto Kristiyanto menanggapi protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait dua mobil PCR dari BNPB yang dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur.
Kepala daerah sekaligus Ketua DPP PDI-P bidang Kebudayaan itu naik pitam, sebab sedianya kedua mobil PCR diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya.
Hasto pun mempertanyakan dasar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalihkan bantuan dua mobil PCR tersebut.
Baca juga: Risma Marah 2 Mobil PCR Bantuan untuk Surabaya Malah Dialihkan ke Daerah Lain
“Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2020).
Hasto berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim lebih bijak dalam menentukan prioritas di tiap wilayah.
Pasalnya, kata Hasto, Surabaya merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Jatim. Selain itu, sejumlah rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 ada di Surabaya.
Selain itu, Hasto meminta setiap kebijakan tidak perlu dikaitkan dengan rivalitas politik dan menghindari ego kepemimpinan.
” PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan,” ucap Hasto.
Baca juga: Marah 2 Mobil PCR Dialihkan ke Daerah Lain, Risma: Kalau Mau Boikot Jangan Gitu Caranya
Ia pun mengimbau agar seluruh pihak mengedepankan kerja sama dan musyawarah dalam penanganan Covid-19.
Hasto menegaskan kepentingan rakyat mesti menjadi prioritas.