BIAK, Papuanesia.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin kunjungan kerja selama lima hari penuh di empat provinsi yang ada di Tanah Papua. Wapres menyebut kunjungannya ini sebagai tawaf.
“Saya sebut kunker ke Papua ini, kalau bahasa agama Islamnya, saya sedang melakukan tawaf di Papua, berputar mengelilingi Papua. Biasanya, tawaf itu di Ka’bah, muter-muter Ka’bah, tapi saya tawaf di Papua,” kata Ma’ruf Amin di Pantai Parai, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (2/12/2022).
Selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP), Wapres Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Papua sejak 28 November 2022.
Ma’ruf Amin telah mengunjungi Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan, kemudian melanjutkan kunjungan kerja ke Kota Timika di Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat, dan terakhir ke Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua.
“Hari ini, 2 Desember adalah hari kelima perjalanan saya sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua. Jadi sudah lima hari belum pulang-pulang, ini baru di Papua saja,” katanya.
Dia menambahkan kehadiran BPP merupakan wujud dari komitmen Pemerintah pusat untuk menata Papua menjadi lebih baik.
“Kunker ke Jayapura, Merauke, Mimika, Kaimana dan Biak (Numfor) ini merupakan kunjungan saya yang paling lama di dalam negeri,” ucapnya.
Dalam kunjungannya tersebut, Wapres mengaku mendapatkan sejumlah masukan dari sisi kultural.
“Saya sangat bahagia bisa datang ke Papua, bertemu dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh warga dan terutama warga Papua yang saya cintai,” ujarnya.
Wapres juga telah mencatat berbagai kesan, aspirasi, saran serta masukan yang berharga. Khususnya saat beraudiensi dengan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Yapen Cyfrianus Y Mambay, Wakil Bupati Kepulauan Waropen Lamek Maniagasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori Ferra Wanggai, serta sejumlah anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Turut hadir pula dalam audiensi tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun.
Dalam audiensi tersebut, para kepala daerah dan pejabat daerah yang hadir menyatakan sepakat untuk mengusulkan satu daerah otonom baru (DOB), yaitu provinsi Papua Utara, sebagai wilayah Adat Saereri.
Editor : Donald Karouw
Sumber: [1]
