loading…
BEIJING – Pemerintah China mengecam Amerika Serikat (AS) karena mengirim sebuah pesawat angkut militer ke Taiwan. Beijing mengancam akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan pembangunan.
Pernyataan kecaman itu muncul setelah pesawat angkut militer C-40 AS melakukan flyover pada Selasa pagi di sepanjang garis pantai barat Taiwan. Namun, otoritas yang memerintah Taiwan memberi izin penerbangan C-40 Amerika meski tidak melakukan pendaratan.
Tak lama setelah pesawat C-40 AS melintas, sekelompok pesawat jet tempur Su-30 dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China menyerbu wilayah udara barat daya Taiwan. Langkah militer Beijing ini secara luas ditafsirkan sebagai tindakan balasan Beijing terhadap tindakan Washington.
China sampai saat ini masih menganggap Taiwan sebagai wilayahnya. Namun, pemerintah Presiden Tsai Ing-wen yang memerintah pulau itu menolak mengakui wilayah tersebut bagian dari China.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, pada Kamis mengatakan tindakan AS secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar dalam hubungan internasional. Menurutnya, pihak China secara serius mengutuk dan secara tegas menentang hal tersebut.
“Kami mendesak pihak AS untuk mematuhi prinsip ‘satu-China’ dan tiga komunike bersama antara China dan AS, dan segera menghentikan tindakan ilegal dan provokatif semacam ini,” kata Hua, seperti dikutip dari media pemerintah setempat; Global Times, Jumat (12/6/2020). (Baca: Jet-jet Tempur Su-30 China Serbu Langit Taiwan usai Pesawat AS Lewat)
Juru bicara Kantor Urusan Dewan Negara Taiwan, Zhu Fenglian, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penerbangan pesawat militer AS ke Taiwan adalah tindakan provokatif ilegal dan serius.
Menurut Zhu, otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) di Taiwan berkolusi dengan pasukan asing untuk melanggar kedaulatan dan keamanan China, secara aktif menyabotase perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan membawa bencana ke keselamatan dan kesejahteraan orang-orang di pulau itu.
“Kami dengan sungguh-sungguh memperingatkan otoritas DPP, karena mereka seharusnya tidak salah menilai situasi, tidak meremehkan kemauan kuat rakyat China dan tekad yang kuat untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah, dan harus menghentikan tindakan tersebut sekaligus,” kata Zhu.
(min)
