Papuanesia.id –
NABIRE-Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan DOB di Papua akan diparipurnakan oleh DPR RI di Jakarta, Kamis (30/6) hari ini. Salah satunya, adalah Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Kabupaten Nabire.
Untuk menunjang transportasi udara di ibu kota provinsi ini, pembangunan Bandara Wanggar di Nabire akan dipercepat dan diharapkan tahun depan sudah bisa beroperasi.
Plt. Sekda Kabupaten Nabire Herman Kayame, ST., MT., mengungkapkan bahwa pembangunan Bandara Wanggar ini ada dua sisi, yakni sisi udara dan sisi darat. Untuk sisi udara, untuk pendaratan pesawat, saat ini run way atau landasan pacu sudah terbangun sepanjang 1.600 meter.
“Hanya saja, untuk landasan yang sudah jadi sepanjang 1.600 meter ini, belum bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar seperti Boeing, baru bisa jenis ATR seperti Wings Air,”ujar Sekda Herman Kayame saat ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (29/6) kemarin.
Sementara itu untuk pembangunan sisi darat, seperti terminal, areal parkir, fasilitas gudang kargo sedang dikerjakan tahun ini dan dianggarkan lagi tahun 2023 mendatang. Pembangunan Bandara Wanggar ini juga menjadi perhatian Presiden Jokowi yang belum lama ini meninjau lokasi pembangunan bandara tersebut dan berharap tahun 2023 mendatang sudah bisa diresmikan dan beroperasi.
“Untuk tahap awal pengoperasian, karena landasan pacu hanya 1.600 meter, maka baru bisa diujicobakan untuk ATR Wings Air yang selama ini sudah beroperasi di Bandara Nabire,”ungkap alumnus S1 dan S2 dari UGM Yogyakarta.
Namun, lanjut Sekda, menurut informasi yang diterimanya, ke depannya akan diperpanjang lagi untuk bisa didarati pesawat Boeing, dimana panjang landasan minimal 2.500 meter, sehingga perlu ditambah 900 meter lagi. Untuk rencana pengembangannya, tanah sudah ada dan lokasinya juga tidak ada masalah.
“Pembangunannya dan pengelolaannya akan ditangani dari Kementerian Perhubungan. Pemerintah daerah dan warga Nabire yang mendapatkan manfaat dari keberadaan Bandara Wanggar ini,”tuturnya.
Untuk Pemkab Nabire sendiri, akan menangani pembangunan akses jalan menuju ke Bandara, termasuk penyediaan fasilitas listrik dan air bersih. Pihak Pemkab Nabire sendiri, sempat menawarkan untuk pembangunan areal parkir Bandara, supaya dikelola pemda untuk mendapatkan sumber pendapatan asli daerah, namun dari Kemenhub minta mereka tangani semua, karena disegerakan untuk bisa segera dioperasikan.
“Saya berharap tidak lama-lama lagi, Bandara ini beroperasi, apalagi sudah jadi ibu kota Provinsi Papua Tengah,”ujarnya.
Sekda Herman Kayame menyebutkan, warga Nabire selama ini sudah rindu pesawat Boeing bisa masuk Nabire. Karena selama ini pesawat yang masuk terbatas, paling besar hanya jenis ATR. Hal ini membuat biaya tiket maupuan kargo juga relatif tinggi. Untuk keluar daerah Papua, harus lewat Bandara lain, baik ke Jayapura, Timika, maupuan Manokwari, baru bisa ke Jakarta atau daerah lain dengan pesawat berbadan lebar.
“Dengan adanya pesawat Boeing bisa masuk, biaya tiket dan kargo bisa ditekan atau rendah. Investor juga pasti akan banyak masuk dan berkembang di Nabire,”pungkasnya. (tri/nat)
Continue Reading
Sumber: [1]
