Papuanesia.id –
KENYAM-Menindaklanjuti laporan warga terkait putusnya akses jalan Trans Papua yang menghubungkan Pelabuhan Mumugu ke Distrik Kenyam Ibu Kota Kabupaten Nduga yang putus akibat pergeseran tanah, Pj Bupati Namia melihat langsung kondisi jalan tersebut bersama Dinas PU Kabupaten Nduga, Pj Sekda Nduga dan keamanan dari Polres Nduga.
Diketahui bahwa jalan tersebut adalah akses satu-satunya jalur darat untuk distribusi barang, putusnya akses jalan tersbut dikwatirkan akan berdampak dengan tipisnya stok barang kenaikan harga di Kabupaten Nduga.
“Jalan ini adalah jalan Trans Nasional yang dibangun oleh APBN Pusat sehingga pembangunan dan perbaikan jalan menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat atau PUPR. Tapi kali ini jalan di Kabupaten dan kami gunakan sehingga kami ikut turun tangan memperbaikan,”Ungkap Pj Bupati Namia Gwijangge, Senin (5/12)
Oleh sebab itu dirinya berharap Kementerian PUPR kedepan harus menganggarkan pemeliharaan jalan sehingga kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemkab jelas bagian mana yang menjadi tanggungjawab masing-masing.
“Setalah Pusat membangun itu perlu ada pemiliharaan karena jika terjadi pergeseran atau longsor seperti sekarang tidak baku harap lagi karena ini jalan Trans Nasional. Bila kami gunakan APBD untuk perbaikan nanti kami disalahkan lagi. Tapi saya mau saya punya warga dan kebutuhan pembangunan harus jalan maka saya harus korek dari APBD daeah untuk tanggulangi jalan ini dan saya tidak bisa tunggu dari Pemerintah Pusat karena jalan ini sangat penting bagi kami. Kedepan harus ada perhatian dari Pemerintah Pusat terkait perbaikan dan pemiliharaan jalan ini,”Pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nduga, Jhoni Wosarek mengatakan sesuai dengan arahan Bupati maka pihaknya akan langsung melakukan kordinasi dengan tim teknis yang ada maka akan kami tinjau lapangan dan melakukan pendataan dan akan langsung bekerja. Karena menurutnya jika tidak dilakukan tindakan sesegera mungkin maka dikawatirkan akan makin parah dan juga akan berdampak pada aktivitas pembangunan dan masuknya kebutuhan pokok warga akan terganggu.
“Semua stekholder akan mengambil langkah untuk melakukan perbaikan,”Pungkasnya.(Humas/gin)
Continue Reading
Sumber: [1]
