Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kesehatan RI mencatat sebanyak 89,3% pelayanan kesehatan terdampak virus corona.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid mengatakan hal tersebut berarti layanan imunisasi tak dilaksanakan.
“Kondisi ini memang memiliki dampak serius terhadap penyelenggaraan imunisasi,” ujarnya saat video conference di Graha BNPB, Jakarta, Senin (8/6/2020).
Pelayanan imunisasi tersebut di antaranya adalah di Posyandu, Puskesmas hingga fasilitas kesehatan lainnya. Dampaknya tentu saja, di seluruh provinsi di Indonesia.
“Januari-Februari belum terdampak. April cukup signifikan 4,7 selisih (dibanding periode sama tahun 2019) cakupan yang ada,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran yang dilayangkan ke berbagai wilayah provinsi Kabupaten/Kota mengeluarkan kebijakan. Hal ini terkait bagaimana imunisasi tetap bisa dilakukan di tengah pandemi seperti saat ini.
“Diantaranya mengatur pendaftaran yang sehat dan sakit, kalau di Puskesmas harus dipisahkan. Pada waktu menunggu harus ada jarak, harus disediakan cuci tangan dan hand sanitizer,” tegasnya.
Menurutnya sebanyak 95 dari 100 anak harus mendapatkan imunisasi lengkap. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadi kejadian luar biasa. Untuk itu, dia mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat khususnya orang tua agar jangan takut untuk membawa anak-anaknya imunisasi.
“Bahaya tidak diimunisasi bahkan lebih bahaya dari covid-19. Jangan sampai mencegah agar tak terkena Covid-19, malah terkena penyakit lain yang sudah ada vaksinnya,” pungkasnya.
(dob/dob)
