Papuanesia.id –
SENTANI-Kongres warga adat Nusantara VI secara resmi dibuka pada Senin 24 Oktober 2022. Kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu ke depan dan akan berakhir pada 30 Oktober nanti. Berdasarkan data terupdate yang dirilis panitia Kongres tersebut, sudah lebih dari 2000 tamu yang sudah tiba di Tanah Tabi untuk mengikuti kegiatan itu.
Sekretaris Jendral AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan, penting untuk diketahui mengapa Kongres warga Adat ini dilaksanakan di Papua. Point pentingnya adalah, apa yang dilakukan di Kabupaten Jayapura selama hampir 10 tahun belakangan ini, terutama Kebangkitan Masyarakat Adat yang sudah digagas oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw selama kepemimpinannya bisa menjadi inspirasi bagi maayarakat dan pemerintah diwilayah lainya diseluruh Indonesia.
“Kita ingin di Tanah Tabi ini, seluruh warga adat dan juga kita berharap dari pemerintah untuk melihat apa yang terjadi di Kabupaten Jayapura dan khususnya apa yang dikerjakan di dalam beberapa tahun terakhir itu. Bisa menjadi inspirasi tempat-tempat lain di seluruh Indonesia,” ujar Rukka Sombolinggi, Minggu (23/10).
Lanjut dia, Kemudian Papua ketika berbicara dari salah satu esensi utama dari Kongres warga adat Nusantara saat ini adalah keberagaman. Menurutnya, Terkadang ada banyak sekali persepsi-persepsi miring yang masih didengar tentang warga adat, khususnya yang ada di Papua.
“Ini saatnya kita ingin menunjukkan, warna Papua yang sesungguhnya, kita ingin menunjukkan keragaman warga adat termasuk yang ada di Papua,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa kegiatan ini menjadi penting untuk mendudukkan warga adat dengan penyelenggara negara, melalui delegasi dari lembaga pemerintah dan juga DPR yang akan ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Melalui rapat dan dialog yang dilaksanakan selama Kongres itu, setidaknya dapat mendudukkan posisi warga adat dan negara saat ini. Secara khusus terkait pengakuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak warga adat yang saat ini melalui RUU Masyarajat adat yang masih terhenti di konstitusi.
“Kenapa disebut kongres warga adat Nusantara, karena seluruh elemen baik warga adatnya maupun para sahabat, pendukungnya dan termasuk Pemerintah sebagai penyelenggara negara, datang bersama-sama bertemu, berkumpul, bermusyawarah, berdialog untuk membicarakan masalah penting terkait warga adat,” ungkapnya.
Selanjutnya dari pembicaraan-pembicaraan itu, menentukan apa pekerjaan strategis yang harus dikerjakan oleh organisasi aliansi warga adat Nusantara untuk lima tahun kedepan. Termasuk akan memutuskan, seperti apa sikap-sikap yang akan diambil atau diputuskan dari tingkat lokal nasional bahkan sampai di tingkat Internasional.
“Juga bagaimana messinergikan seluruh pekerjaan di seluruh Indonesia saat ini, masih banyak warga adat yang belum mendapatkan pengakuan dan hak-haknya,” ujarnya.
“Jadi jangan berharap seluruh warga adat Nusantara itu sudah seperti yang ada di Kabupaten Jayapura. Kita punya Bupati di Jayapura ini, satu dari sedikit sekali yang seperti itu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan perjuangan di warga adat 5 tahun ke depan itu masih menjadi super penting, khususnya Bagaimana memastikan payung hukum hak-hak warga adat di seluruh Nusantara yang namanya undang-undang warga adat itu bisa segera disahkan,” pungkasnya.
Sementara itu pemimpin panitia Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 yang juga Bupati Jayapura Matius Awoitauw, memastikan bahwa presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri kegiatan kongres warga adat nusantara di tanah Papua. Namun demikian pihaknya tidak mempersoalkan ketidakhadiran presiden Jokowi dalam acara tersebut.
“Kalau untuk kehadiran presiden sudah pasti tidak hadir. Tapi kita tidak merasa itu sesuatu yang akan mengganggu semua, tidak. Karena ini murni kegiatannya warga adat bukan agendanya pemerintah. Kami hanya butuh presiden hadir itu untuk menyerahkan kodefikasi kepada warga. Tapi kalau untuk buka ada ibu Sekjen karena dia yang tertinggi untuk kegiatan ini,”pungkasnya.(roy/wen)
Continue Reading
Sumber: [1]
