Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut rencana mal buka pada 5 Juni mendatang sebagai fiksi. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia — Setelah mati suri karena pandemi virus corona selama hampir tiga bulan belakangan ini, mal di DKI Jakarta bersiap untuk kembali beroperasi. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta mengumumkan 60 pusat perbelanjaan siap membuka operasional mulai 5 Juni,dan empat mal lainnya pada 8 Juni mendatang.
Meskipun kembali beroperasi, Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan terdapat sejumlah penyesuaian operasional mal di tengah pandemi Covid-19 atau new normal. Salah satunya, soal jam operasional.
Di tengah new normal, operasional mal akan dipotong dari sebelumnya 12 jam, yakni dari 10.00-22.00 WIB menjadi 11.00-20.00 WIB atau tinggal 9 jam saja. Namun, jam buka ini tetap menyesuaikan kesiapan masing-masing mal. Dengan kata lain, sifatnya tidak seragam untuk seluruh mal.
“Penyesuaian untuk tahap new normal akan ditentukan oleh pihak pengelola mal masing-masing. Umumnya akan dicoba buka pukul 11.00 sampai 20.00 WIB,” ungkap Ellen.
Namun, di tengah rencana tersebut respons beragam muncul. Salah satunya dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia menegaskan belum ada keputusan soal pusat perbelanjaan atau mal dibuka kembali pada 5 Juni. Pasalnya, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap ketiga yang dijalankan Pemda DKI Jakarta demi mempersempit penyebaran virus corona baru akan berakhir pada 4 Juni 2020.
“Kalau saat ini ada yang mengatakan mal buka tanggal 5, itu imajinasi itu fiksi, karena belum ada aturan manapun yang mengatakan bahwa PSBB diakhiri,” kata Anies, Selasa (26/5), dalam rekaman suara yang dibagikan Humas Pemprov DKI Jakarta.
Anies menjelaskan, tanggal pembukaan mal di Jakarta tidak bisa dipastikan secara sepihak. Menurut dia, hal tersebut harus menunggu hasil evaluasi PSBB tahap ketiga ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Anies menolak rencana pembukaan sejumlah mal di DKI Jakarta pada Jumat, 5 Juni 2020 mendatang.
Mereka menilai pembukaan mal di tengah kurva pasien positif virus corona yang belum melandai cukup gegabah.
“Pembukaan mal di Indonesia, khususnya di Jakarta pada 5 Juni yang akan datang saya kira kebijakan yang terlalu dini. Bahkan, terlalu gegabah, sehingga sehingga saya kira YLKI menolak rencana pembukaan mal pada tanggal tersebut,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan melalui video di Jakarta, Selasa.
Menurut Tulus, upaya relaksasi berupa pembukaan mal baru bisa dilakukan saat kurva kasus covid-19 telah menurun. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan pembukaan mal di tengah pandemi corona yang belum usai ibarat dua sisi mata uang.
Secara positif, langkah itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat dan mengurangi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Seperti diketahui, mal di DKI Jakarta terpaksa menutup operasional sejak Maret lalu karena pemberlakuan PSBB.
APPBI DKI Jakarta menyebut kebijakan tersebut telah membuat pendapatan mal atau pusat perbelanjaan anjlok 90 persen. Bahkan di Jawa Barat, sebanyak 150 ribu pekerja di pusat perbelanjaan terancam terkena PHK.
Saat ini, para pekerja dirumahkan tanpa dibayar (unpaid leave). Yusuf mengatakan pembukaan mal merupakan jalan tengah yang dicari pemerintah untuk menahan kejatuhan ekonomi akibat corona.
Pembukaan mal ini ia yakini mampu menahan kejatuhan ekonomi lebih dalam. Tapi, dampaknya kepada perekonomian tidak signifikan lantaran psikologis masyarakat masih khawatir terhadap pandemi.
Ia meramal pertumbuhan ekonomi bisa positif maksimal 2 persen di 2020 apabila PSBB berakhir di kuartal III dan aktivitas ekonomi kembali normal. Sebaliknya, jika PSBB terus diperpanjang maka pertumbuhan ekonomi bisa minus 1 persen-2 persen tahun ini.
[Gambas:Video CNN]
“Kasus di negara lain pembukaan ekonomi tidak serta dorong masyarakat untuk pergi ke restoran. Sama dengan pembukaan mal ini, tidak langsung berdampak di kuartal II atau III, tidak langsung konsumsi masyarakat meningkat tapi bertahap hasilnya sedikit demi sedikit,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/5).
Meski bisa menahan kejatuhan ekonomi, Yusuf mengingatkan jika pembukaan mal tidak dibarengi dengan disiplin ketat terhadap protokol pencegahan Covid-19, maka pasien positif corona berpotensi bertambah.
Bahkan bukan tidak mungkin, langkah tersebut bisa memicu gelombang dua infeksi virus corona sebagaimana terjadi di sejumlah negara yang memutuskan melonggarkan penguncian wilayah (lockdown). Apalagi, kata dia, Indonesia saat ini belum menggelar tes rapid secara masif maupun melakukan tracing pasien positif.
Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap mal yang sudah beroperasi. Jika melanggar maka pemerintah harus menyiapkan sanksi tegas bagi pengelola.
“Menurut saya ini memang menjadi dilema pemerintah, tapi harus dijalankan. Jadi ini memang kebijakan jalan tengah yang diambil pemerintah,”ucapnya.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menilai konteks new normal lebih tepat dilakukan jika kurva Covid-19 di sebuah negara melandai atau bahkan nol. Sayangnya, kurva Covid-19 di Indonesia sulit dibaca apakah makin melandai atau justru belum mencapai puncak pandemi.
“Jadi kita new normal bukan pasca pandemi tapi di tengah pandemi,” katanya.
Dengan demikian, implementasi protokol Covid-19 sangat krusial jika pemerintah memperbolehkan mal untuk beroperasi kembali. Jika protokol kesehatan tidak diterapkan secara disiplin, maka risiko terburuk adalah jumlah pasien positif Covid-19 terus bertambah.
Apabila hal tersebut terjadi, lanjutnya, maka dampaknya justru lebih buruk kepada perekonomian ketimbang tidak melonggarkan PSBB.
“Dampak kepada ekonomi jauh lebih berat dan recovery (pemulihan) ekonomi jauh lebih panjang serta kebutuhan untuk recovery jauh lebih berat,” katanya.
Oleh sebab itu, ia menyarankan pemerintah mempersiapkan protokol kesehatan untuk operasional mal jika buka kembali. Menurutnya, sejumlah pusat perbelanjaan modern mampu menerapkan hal tersebut, namun berbeda dengan pasar tradisional dengan jumlah pengunjung dan toko yang jauh lebih banyak.
(agt)
