Pajak memegang peran yang tak bisa digantikan dalam memperluas akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Tanpa pajak, kedua sektor vital ini akan terganggu karena 20% anggarannya berasal dari APBN.
Pada tahun 2024, target pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp. 2.802,3 triliun, dengan kontribusi pajak sebesar Rp. 1.988,9 triliun atau 70,97% dari total pendapatan negara. Pajak menjadi sumber utama dana negara, termasuk untuk anggaran pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah menunjukkan optimisme tinggi dengan meningkatkan anggaran pendidikan 2024 sebesar 20,5% dari tahun sebelumnya, serta anggaran kesehatan naik 8,7%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, guna mewujudkan Indonesia yang cerdas, sehat dan siap menyambut Indonesia Emas 2045.
Salah satu kisah inspiratif datang dari penerima Beasiswa Unggulan yang berasal dari desa terpencil. Ia tidak perlu mengeluarkan biaya selama kuliah karena beasiswa dari pemerintah di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Beasiswa ini menutupi biaya pendidikan 100%, buku, hingga biaya hidup sehari-hari. Pengalaman serupa juga dialami oleh Maudy Ayunda, artis yang menerima beasiswa LPDP dan banyak lagi akses pendidikan lainnya yang disediakan pemerintah.
Di sektor kesehatan, ada cerita tentang pasien rumah sakit yang harus menjalani operasi mahal akibat komplikasi penyakit. Namun, setelah membuat BPJS atas saran rumah sakit, biaya operasinya dapat dijangkau oleh keluarganya. Anggaran kesehatan pemerintah yang mendukung pengadaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat membantu masyarakat dalam situasi seperti ini.
Kisah-kisah ini menunjukkan betapa berharganya beasiswa untuk pendidikan tinggi dan betapa mahalnya biaya operasi tanpa BPJS atau layanan kesehatan pemerintah. Pertanyaannya, dari mana dana untuk meningkatkan pendidikan dan layanan kesehatan ini berasal? Jawabannya jelas, dari APBN yang bersumber dari pajak.
Pajak, Kesehatan dan Pendidikan
Sebagian orang mungkin melihat pajak sebagai beban tambahan, sementara yang lain menganggapnya sebagai investasi yang mendukung akses pendidikan dan kesehatan. Pajak, kesehatan, dan pendidikan memiliki sinergi yang kuat untuk mewujudkan Indonesia sehat dan cerdas.
Penerimaan pajak yang dikelola dengan baik memberikan sumber daya untuk membiayai sektor penting seperti kesehatan maupun pendidikan. Melalui pajak, pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta memperkuat sistem kesehatan. Ini menciptakan siklus positif di mana pendidikan yang baik menghasilkan masyarakat yang sehat dan produktif, sementara kesehatan yang baik mendukung pembelajaran dan prestasi akademis yang lebih tinggi.
Pajak dan Beasiswa Pendidikan
Di sektor pendidikan, pemerintah menyediakan berbagai jenis beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), bantuan UKT, Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Unggulan dan beasiswa khusus untuk PNS, TNI, dan Polri. Kemdikbudristek-LPDP juga menawarkan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Kampus Mengajar, Beasiswa S2 Guru, Magang Industri, dan Beasiswa Dosen Vokasi S2 & S3. Sementara itu, Kemenag RI-LPDP memberikan Beasiswa S1 PJJ, Beasiswa Prestasi, Program Dana Abadi Pesantren dan Beasiswa Tahfidz.
Aspek pembangunan dan peningkatan infrastruktur juga mendukung sektor pendidikan, termasuk pendanaan untuk gedung sekolah, dana BOS, renovasi gedung, perlengkapan pengajaran mutakhir, buku siswa, dan rehabilitasi ribuan sekolah di wilayah terpencil.
Secara garis besar, pajak merupakan pilar penting dalam membiayai sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, pemerintah dapat menyediakan anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta layanan kesehatan, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Jadi, mari kita patuh membayar pajak demi kemajuan bersama.
