Papuanesia.id –
JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung mengatakan pemimpin Papua yang memiliki mental korupsi (Korup), hal ini menjadi sumber utama munculnya isu penolakan DOB (Daerah Otonomi Baru), isu Penolakan Otsus dan Isu Referendum Papua.
Menurut Yaung, bahwa karakter asli seseorang itu akan muncul dan kelihatan di mata publik ketika dia diberikan kekuasaan. “Kalau dia sudah mengecap manisnya posisi kekuasaan, dia akan berusaha mempertahankannya dengan segala macam cara, termasuk memanipulasi para konstituennya. Bahkan dia tidak segan – segan korbankan nyawa konstituennya demi mempertahankan kekuasaan di tanganya. Karena kursi kekuasaan merupakan instrumen dominan memonopoli kekayaan, aset dan resources lainnya,” kata Yaung kepada Cenderawasih Pos, Kamis, (31/3).
Namun sesungguhnya, kata Yaung, jika dipahami sebaik mungkin, kursi jabatan kekuasaan pemerintahan itu amanah dari Tuhan. Ketika Tuhan tidak lagi percaya kepada seseorang dan Tuhan mengambil kursi kekuasaan dari tangan seharusnya pejabat terima dengan lapang dada dan kebesaran jiwa.
Ia juga menturkan Papua saat ini, muncul berbagai macam aksi demo dengan isu – isu yang beragam, hal ini Kata Yaung, tak lepas dari pertarungan rebut – rebutan kekuasaan. Padahal mayoritas pejabat dan elit politik Papua, secara teoritis, belum memenuhi standar pemimpin ideal dalam Demokrasi.
“Pemimpin ideal dalam sistem demokrasi, adalah pemimpin yang memenuhi karakter pemimpin antara lain memiliki integritas, mampu memberi inspirasi, kreatif dan inovatif, akuntabitas, memiliki kecerdasan emosional dan memiliki kompetensi sesuai tuntutan jaman. Kebanyakan pejabat Papua dan para elit masih jauh dari harapan pemimpin ideal.”ungkapnya.
“Saya pribadi mendefinisikan pemimpin ideal adalah pemimpin yang tidak hanya tahu ” how to get the power ” tetapi juga tahu ” how to use the power “. Mayoritas pejabat Papua ( Gubernur dan Bupati ) cuma tahunya bagaimana merebut kekuasaan. Mereka masih belum bisa menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat Papua secara maksimal,” jelasnya.
Buktinya, lanjut Yaung, kemiskinan di kampung – kampung di Papua masih terus menjadi mimpi buruk warga Papua. Isu Papua Merdeka masih terus diteriakan dan sudah menimbulkan banyak korban jiwa warga Indonesia, baik sipil maupun militer. Baik Papua maupun non – Papua.
“Isu Papua Merdeka atau isu referendum Papua, harusnya menjadi cerminan bersama Gubernur Papua, serta para bupati dan walikota bersama elit politik Papua. Mereka semua harus jujur bahwa isu Papua merdeka masih terus disuarakan karena mereka sendiri yang gagal mengelola kekuasaan otsus yang besar untuk keuntungan rakyat Papua,” paparnya.
Karena penegakan hukum tumpul dalam pemberantasan korupsi di Papua, maka Yaung menyarankan rakyat Papua tidak usah lagi pilih pemimpin – pemimpin dan elit politik yang sedang berkuasa saat ini, untuk menjadi pemimpin Papua tahun 2024.
“Jangan ulangi kesalahan yang sama. Kalian yang pilih mereka 5 atau 10 tahun lalu jadi Gubernur dan Bupati, kemudian mereka gagal menggunakan kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, lalu kalian salahkan Presiden Jokowi. Salahkan Pemerintah pusat. Yang makan siapa, yang cuci piring siapa,” katanya.
Ia menambahkan pemimpin Papua korup, itu sumber utama masalah Papua. Mereka harus diminta pertanggungjawannya atas aksi – aksi demo dan kekerasan di Papua saat ini. “Mereka sumber utama munculnya aksi – aksi protes rakyat Papua kepada pemerintah pusat. Mereka sesungguhnya adalah Trigger gerakan rakyat sipil Papua menuntut referendum Papua,” ujar Marinus Mesak Yaung, (oel/tri).
Continue Reading
Sumber: [1]
