Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Papua memerlukan perhatian khusus karena tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya.
Menurut Hadi, situasi keamanan di Papua saat ini dinamis, sehingga perlu adanya perhatian lebih terhadap stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Badan Pengawas Pemilu pada tahun 2023 telah menilai perlunya perhatian khusus di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua selama kontestasi demokrasi.
Empat DOB yang belum pernah melaksanakan pemilu pada Februari lalu, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya akan menghadapi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pilkada serentak. Papua sendiri merupakan wilayah yang luas dan memiliki kondisi geografis yang beragam, sehingga persiapan logistik dan keamanan menjadi lebih kompleks.
Hadi juga menyoroti perlunya antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan dan kerawanan yang dapat terjadi di Papua, mulai dari gangguan keamanan hingga distribusi logistik. Tahapan awal pilkada telah dimulai dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, dan seluruh tahapan akan berlangsung hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Menurut petakan TNI, Papua termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi saat pelaksanaan pilkada, bersama dengan 14 provinsi lainnya di Indonesia. Jenis kerawanan bervariasi, mulai dari konflik di antara paslon, bentrok antar pendukung, hingga konflik bersenjata.
Dalam rangka menghadapi tantangan ini, Menko Polhukam menekankan pentingnya fokus dan sinergi dari semua pihak, termasuk aparat intelijen, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat guna memastikan pelaksanaan pilkada berjalan lancar, aman, dan tanpa kendala. Sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi setiap kendala yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan pilkada di Papua.
