DOK. KEMENDIKBUDMendikbud Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja secara telekonferensi dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Jakarta, Rabu (20/5/2020).
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, dirinya akan memberikan sanksi jika ada pihak-pihak di bawah kementeriannya yang terbukti terlibat dalam dugaan suap untuk tunjangan hari raya (THR).
Hal ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkup Kemendikbud pada Rabu (20/5/2020) lalu.
“Kami akan terapkan sanksi terhadap pihak-pihak di bawah kementerian yang terbukti terlibat dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan integritas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Nadiem sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendikbud, Jumat (22/5/2020).
Baca juga: Begini Kronologi OTT KPK terhadap Pejabat UNJ
Nadiem menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan untuk memastikan setiap aktivitas di lingkungannya berjalan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Nadiem, sejauh ini tidak ada penyelenggara negara yang terlibat dalam OTT tersebut.
“Terkait OTT tersebut tidak ada penyelenggara negara yang terlibat sejauh ini. Kami terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mendalami persoalan ini,” tuturnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin mengungkapkan, OTT diawali adanya laporan masyarakat kepada KPK dan Itjen tentang dugaan percobaan penyerahan sejumlah uang dari pihak Universitas Negeri Jakarta ( UNJ) kepada pejabat di Kemendikbud.
Baca juga: OTT Pejabat UNJ, KPK Serahkan Kasusnya ke Kepolisian
Atas dasar informasi itu dan setelah dilakukan verifikasi validitas laporan tersebut, KPK bersama Itjen Kemendikbud pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 melakukan tangkap tangan di kantor Kemendikbud.
“Kami menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Dengan adanya peristiwa ini, kami akan lebih meningkatkan pengawasan kepada seluruh satuan kerja untuk terciptanya good and clean governance di lingkungan Kemendikbud,” jelas Muchlis.
Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam menyampaikan keprihatinannya atas kejadian OTT di lingkungan pendidikan tinggi.
