Papuanesia.id –
MERAUKE – Anggota Komisi IV DPR RI, Drs. H. Sulaeman L. Hamzah bersama Anggota Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah, SE, M.Si, melakukan panen bersama dengan petani di SP 5 Tanah Miring, (Taring), Senin (28/2). Sebelum panen bersama, digelar dialog dengan para petani tersebut. Salah satu yang dikeluhkan petani adalah masalah pupuk. Tidak hanya masalah kuota pupuk yang diberikan sangat terbatas, namun juga soal waktunya yang sudah terlambat. ‘’Yang kami rasakan dan alami soal pupuk yang mengalami keterlambatan. Padi yang seharusnya sudah dipupuk, tapi belum datang. Kalau boleh, pupuk itu datang sebelum atau saat kita mulai tanam padi. Kalau terlambat datang dan tidak dipupuk maka yang mengalami kerugian adalah kita petani,’’ kata Fransiskus Ulir, salah satu petani di SP 5 Tanah Miring Merauke.
Selain masalah pupuk, juga masalah harga beras. Dulu, kata Fransiskus Ulir hanya satu jenis beras. Tapi, sekarang sudah ada beberapa jenis beras diantaranya beras broken atau beras patah. ‘’Kalau boleh hanya satu jenis beras saja dan harganya satu. Tidak perlu yang ada seperti sekarang,’’ jelasnya. Menanggapi persoalan pupuk ini, diakui Sulaeman L. Hamzah bahwa selain mengalami keterlambatan juga kuotanya yang terus berkurang sehingga tidak bisa melayani petani. ‘’Dalam perjalanan saya kemari, saya melihat bahwa tidak semua padi ini pertumbuhannya baik dan berhasil baik, karena ternyata ada beberapa yang memang tidak berhasil,’’ jelasnya. Dikatakan, persoalan pupuk ini sudah dibahas dalam setiap pertemuan dengan Kementrian Pertanian, Direktur Pupuk, produsen dan dibahas secara bersama di Senayan, Jakarta. Namun memang ada kejadian di pulau Jawa, dimana ada usaha besar yang menggunakan kelompok tani yang notabene kelompak tani tersebut adalah karyawan kontrak yang difasilitasi dengan kartu tani. Namun setelah karyawan kontrak tersebut keluar, kartu tani tersebut tetap dipakai untuk mendapatkan pupuk subsidi. ‘’Yang terjadi di sini, penebusan kartu tani masih berlaku dan mereka mengambil bagian pupuk di situ, tapi bukan untuk petani. Mereka kumpulkan dalam satu pengepul kemudian dijual dalam jumlah besar. Kejadian itu sementara menjadi topik di rapat-rapat komisi,’’ jelasnya.
Dikatakan, kelangkaan pupuk ini menjadi kemarahan Presiden Joko Widodo. Karena subsidi dana Rp 35 triliun untuk pupuk, hasilnya di mana. ‘’Ternyata setelah ditelusuri yang didapatkan persoalan tadi. Ke daerah juga pelayanannya makin hari bukan sedmakin bagus, tapi semakin rusak,’’ katanya. Karena itu, jelas Sulaeman L. Hamzah, tugas pihaknya di Senayan dimana pembahasannya memang belum tuntas. Tapi, jalan keluarnya seperti yang pernah dibuat saat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke Edi Santoso dengan cara relokasi pupuk dari kabupaten lain yang tidak digunakan ke Kabupaten Merauke. ‘’Itu yang akan kita lakukan untuk daerah di Papua yang kuota pupuk subsidinya tidak digunakan, akan kita relokasi ke Merauke,’’ pungkasnya. (ulo/tho)
Continue Reading
Sumber: [1]
