Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, tengah giat menjalankan program hilirisasi di Provinsi Papua. Langkah ini telah menunjukkan kemajuan dengan adanya sejumlah infrastruktur industri yang telah dibangun.
Bahlil menjelaskan bahwa proses hilirisasi ini melibatkan beberapa proyek, antara lain pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia (PTFI), pembangunan pabrik pupuk, serta pengembangan industri gula dan etanol dari tebu di Papua. Dengan pemerintah menguasai 61 persen saham Freeport, pembangunan smelter di Papua menjadi lebih terbuka.
Pembangunan di Papua tidak bisa terus bergantung pada anggaran Otonomi Khusus (Otsus). Oleh karena itu, program hilirisasi di Papua menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi secara merata. Bahlil menyatakan bahwa Papua harus dibangun untuk masa depan, dan ketergantungan pada Otsus harus dikurangi.
Program penghiliran di Papua juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi mahasiswa Papua, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa daerah di Papua, seperti Morowali, Halmahera, dan Sorong telah mengembangkan program hilirisasi ini dengan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja.
Sebelumnya, Menteri Bahlil telah menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen pada PT Freeport Indonesia (PTFI) serta memperpanjang kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) perusahaan hingga tahun 2061 sebagai bagian dari dukungan terhadap hilirisasi.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat industri hilirisasi mineral. Kerjasama antarnegara anggota ASEAN diperlukan untuk merancang kerangka kerja sama mineral yang kompetitif dan tepat bagi kawasan ini. Hal ini bertujuan untuk mencapai visi besar ASEAN sebagai pusat hilirisasi mineral dan membutuhkan komitmen kuat dari semua negara anggota.
