Papuanesia.id –
*Enam Titik BTS yang Sedang Dibangun harus Dikoordinasikan dengan Kepolisian dan Pemda
JAYAPURA-Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri meminta, seluruh pekerjaan Tower Base Transceiver Station (BTS) pada wilayah rawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dihentikan.
Permintaan Kapolda Mathius Fakhiri ini pasca pembantaian yang menewaskan delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Kampung Jenggereng, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak saat melaksanakan perbaikan Tower BTS 3 Telkomsel pada Rabu (2/3) lalu.
Kapolda mengaku, dirinya sudah bersurat kepada PT Telkom agar pembangunan BTS di titik-titik yang sangat memungkinkan akan terjadi korban jiwa untuk dihentikan sementara demi keselamatan.
“Pembangunan BTS di titik-titik yang sangat memungkinkan akan terjadi korban jiwa karena diganggu KKB kita minta untuk berhenti,” pinta Kapolda Mathius Fakhiri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (13/3) malam.
Kapolda juga meminta enam titik yang saat ini sedang dilakukan pembangunan BTS sebisa mungkin berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat khususnya kepolisian dan pemerintah daerah.
“Enam titik tersebut yakni Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Nduga,” ucap Kapolda.
Lanjut Kapolda, daerah yang memungkinkan bergejolak untuk sementara menghentikan kegiatan aktivitas pembangunannya dulu hingga bisa dipastikan aman. Sementara proses pengerjannya sedang berjalan bisa berkoordinasi.
“Perlunya koordinasi, sehingga kalau ada informasi tentang rencana gangguan terhadap pembangunan BTS bisa kita informasikan kepada para pekerja,” kata Kapolda.
Begitu juga dengan pembangunan jalan menurut Kapolda, pembangunan jalan sementara belum dikerjakan khusus di daerah rawan.
“Kita memang sudah menandatangani untuk pengamanan pekerjaan jalan, namun prinsipnya sama seperti kejadian BTS. Sehingga saya berharap berkoordinasi terlebih dahulu setiap ada pekerjaan, sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Kapolda meminta setiap pekerjaan yang dilakukan harus berkoordinasi dengan aparat keamanan termasuk pemerintah daerah setempat, sehingga peristiwa pembantaian 8 karyawan PTT di Beoga tidak terulang.
“Jangan sampai ada kejadian, baru kita menanganinya. Jika sudah melapor terlebih dahulu kita sudah bisa antisipasi. Ketika ada informasi rencana KKB akan melakukan gangguan dengan cepat kami menyampaikan kepada pengusaha yang diberikan tanggung jawab pembangunan seperti Palapa Ring, khususnya pembangunan BTS di tanah Papua,” pungkasnya. (fia/nat)
Continue Reading
Sumber: [1]
