Papuanesia.id –
JAYAPURA-Sorotan terkait pengesahan tiga calon provinsi di Papua oleh Baleg DPR RI terus bermunculan. Wakil Ketua 1 DPR Papua Dr. Yunus Wonda, SH., MH.
Politisi Partai Demokrat ini menganggap bahwa elit politik di Senayan yang mengesahkan tiga DOB tersebut semua menutup mata dengan apa yang terjadi di Papua.
Kata Yunus, Baleg, fraksi maupun anggota DPR RI utusan Papua tidak mendalami persoalan di Papua kemudian dengan mudahnya mengesahkan begitu saja.
Yunus menganggap DPR RI tidak peka dalam mengambil keputusan lebih pada kepentingan elit politik ketimbang kondisi ril di daerah. Ia menganggap seberapa banyak pemekaran tidak akan memberi jaminan bisa menyelesaikan persoalan Papua. “Saya melihat keputusan ini lebih pada tendensi politik ketimbang memperhatikan keadaan di Papua sendiri. Mereka katakan ini agar rakyat Papua sejahtera apakah itu betul,” sindir Yunus yang menghubungi Cenderawasih Pos, Jumat (8/4).
Dirinya beranggapan bahwa syukur jika setelah pemekaran kemudian situasi di Papua jauh lebih aman. Namun bila terjadi gejolak maka semua anggota DPR RI dan pimpinan Baleg yang toki palu harus bertanggung jawab.
Yunus menyampaikan ini bukan pada posisi alergi atau tidak suka dengan pemekaran. Namun keputusan pemekaran seolah-olah mengenyampingkan apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan warga selama ini.
Menurut Yunus jika suara rakyat saja tidak didengar lalu untuk apa wakil rakyat dihadirkan. Hasil Baleg tersebut menurut Yunus akan dikembalikan kepada warga untuk menilai bagaimana wakil mereka di Senayan. “Jadi kami tidak bicara pemerintah (eksekutif) tapi DPR RI nya. Mereka turun ke Papua terkesan hanya simbolis saja tapi kembali tetap mendorong pemekaran dan tidak melihat kepentingan orang Papua secara keseluruhan yang akhirnya membuat orang Papua tersisih dan menjadi korban,” sindirnya.
Ia memprediksi situasi sosial dan ekonomi orang asli Papua akan sangat jomplang pada 10 atau 20 tahun mendatang dan niat untuk sejahtera diyakini makin sulit dicapai. Ia mengaitkan dengan pemekaran Papua Barat yang dulunya juga penuh kesan kepentingan politik yang akhirnya mencuat isu referendum meski akhirnya tetap disetujui. Namun kata Yunus saat ini bisa dilihat apakah dampak pemekaran Papua Barat membuat warga disana sejahtera.
“Harusnya pusat menyelesaikan konflik dulu baru bicara pembangunan atau pemekaran. Papua bukan soal makan minum tapi ideologi. Hari ini pertumpahan darah terus terjadi tapi malah dikasi pemekaran. Grand desain pemerintah salah dalam memetakan persoalan Papua. Papua tidak akan aman sebab rakyat tidak pernah meminta pemekaran,” cecarnya.
Secara pribadi ia menyebut bahwa pemekaran ini lebih pada kepentingan politik yang salah satunya untuk meredam isu Papua merdeka. Tapi Yunus meyakini isu Papua merdeka tidak akan hilang. Sebab akar masalah di Papua bukan soal makan minum melainkan tentang ideologi mengingat dulu pulau ini dicaplok dengan kepentingan politik sehingga harus diselesaikan dengan politik. Lalu konflik yang berkepanjangan prediksinya hanya akan melahirkan sosok penerus pejuang kemerdekaan.
“Saya pikir yang dilakukan pemerintah pusat saat ini adalah hanya menghilangkan asap tanpa memadamkan api dan ini tidak akan menjadi solusi,” tambahnya.
Untungnya keputusan 3 provinsi baru ini dikatakan baru disetujui oleh Baleg dan belum menjadi suara utuh DPR RI. “Keputusan Baleg itu keputusan politik dan pemerintah yang akan putuskan setuju atau tidak. Sekali lagi kami berharap para politisi ini tidak menutup mata sebab lihat saja di Yahukimo yang akhirnya memakan korban 2 orang meninggal. Coba dipikirkan lagi ketika warga setuju nyaman tentu dampak pemekaran juga positif sementara yang kami lihat solusi yang diberikan tidak menyentuh akar persoalan. Harusnya selesaikan konflik dulu baru bicara pembangunan,” tutup Yunus Wonda. (ade/nat)
Continue Reading
Sumber: [1]
