Papuanesia.id –
WAMENA – Meskipun telah menyatakan diri sebagai pelaku penembakan 8 warga di Distrik Bioga Kabupaten Puncak, dan mengklaim jika para korban merupakan aparat keamanan, namun pemerhati HAM Papua meminta kepada TPNPB Pimpinan Aibon Kogeya untuk memberikan bukti yang konkrit jika para korban yang mereka tembak beberapa waktu lalu adalah aparat keamanan.
” Kalau tidak ada bukti maka yang dibunuh itu adalah warga sipil dan sangat tidak dibenarkan tindakan yang dilakukan, ” ujar Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem.
Dirinya tidak bicara hanya untuk keadilan orang Papua saja tetapi selalu berbicara untuk semua orang karena mereka semua memiliki hak hidup yang sama, tindakan yang terjadi. Beberapa waktu lalu yang dilakukan kelompok Aibon Kogeya yang melakukan pembantaian di Disrik Beoga Kabupaten Puncak mereka adalah warga sipil biasa.
“Para korban itu bukan anggota TNI/ Polri yang harus menjadi lawan dari TPNPB tersebut, kalau ingin melakukan perlawanan harus pada TNI/ Polri, tapi kalau warga sipil mereka wajib dilindungi tidak boleh dihadapkan dengan moncong senjata,”ungkapnya Selasa (8/3) kepada Cenderawasih Pos,
Dikatakan, warga sipil yang hidup disana itu, mereka tidak tahu dengan permasalahan yang terjadi, mereka hanya ingin hidup bebas, menetap, dan melakukan pembangunan, tapi kalau mereka terus -terusan dihadapkan pada moncong senjata entah itu dari TPNPB, atau TNI/ Polri itu sangat menyakiti mereka yang ada disana.
“Disini saya mau tegaskan Hak Hidup warga Sipil tidak bisa dicabut oleh kelompok manapun, oleh siapapun termasuk OPM atau TNPB,mereka punya hak hidup itu harus diberikan kebebasan, saya menilai pembantaian itu sangat tidak etis dilakukan dan tidak bisa dibenarkan oleh siapapun,”jelas Hesegem.
Ia juga menyatakan, menghilangkan nyawa warga sipil semua orang tidak akan senang dengan Perjuangan yang dilakukan saat ini, karena mereka yang dibunuh itu warga sipil biasa, kalau berdampak pada TNI/ Polri itu wajar sebab kedua kubu ini selalu saling serang, tetapi harus menentukan tempat dimana mereka mau perang.
“Kalau kelompok warga sipil itu tidak boleh diganggu, yang berhak mencabut nyawa hanya Tuhan , siapapun dia tidak berhak mencabut nyawa warga sipil, sekarang ini kita masih dalam Bingkai NKRI jadi perjuangan dengan jalur yang tidak melakukan pertumpahan darah warga sipil jauh lebih dihargai dari pada harus menghilangnya nyawa orang yang tidak bersalah,”bebernya.
Ia menegaskan jika telah membaca dan ada pernyataan dari juru bicara TPNPB Sebi Sablom menyatakan jika mereka yang dibunuh itu adalah aparat, kalau dianggap sebagai aparat maka TNPB harus menunjukkan faktanya bahwa ketiga melakukan pembantaian itu ada bukti yang menunjukkan mereka aparat keamanan atau tidak, ini harus dibuktikan dulu.
“ Saya sampai saat ini statemen dari TNI/ Polri maupun TPNPB belum bisa dipercayai karena mereka ini pemain permanen sehingga bisa saling menipu di lapangan, jadi kalau orang mengeluarkan statemen tanpa bukti itu salah, harus bisa dibuktikan yang kuat,”tegas Theo.
Bukti yang harus ditunjukan lanjut Theo, dalam pembantaian itu apakah ada ditemukan senjata, atau kartu tanda anggota dan lain -lain yang menunjukkan jika mereka ini aparat, kalau sampai tidak ada bukti maka mereka yang dibunuh itu adalah warga sipil biasa dan mereka harus dilindungi oleh TNI/ Polri maupun OPM dan TPNPB menjaga hak hidup mereka, beberapa kejadian yang terjadi di beberapa wilayah ini merupakan dampak dari kekerasan politik yang terjadi di Papua, sehingga situasi ini membuat orang non Papua yang ada disini juga takut apalagi didaerah konflik.
“Warga non Papua yang ada di daerah konflik selalu hidup diselimuti rasa takut, sehingga yang namanya warga sipil itu tidak punya senjata itu wajib dilindungi TNI/Polri dan TPNPB, kejadian di Beoga ini sangat disayangkan,kalau ingin perjuangan Papua merdeka silahkan tetapi jangan menghilangkan nyawa warga sipil entah itu asli Papua dan Non Papua,”bebernya
Theo menceritakan sempat ke Distrik Mapenduma Kabupaten Nduga , dan sempat bertanya kepada warga disana mereka mengatakan takut terhadap TNI/ Polri dan juga TNPB juga karena keduanya memegang senjata, sehingga nanti akan berdampak kepada warga sipil, jangan TPNPNjuga berpikir ini masyarakatnya sehingga mereka tidak takut kepada mereka.
“Yang ditakutkan warga itu senjatanya, bukan orang -orangnya, jadi warga yang ada di wilayah konflik ini takut kalau ada konflik bersenjata,”tutupnya. (Jo)
Continue Reading
Sumber: [1]
