Papuanesia.id –
JAYAPURA – Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) saat ini tengah didorong menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, bahkan mendukung dengan meluncurkan program Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, dan menjadikan tema “Literasi Untuk Kesejahteraan” sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional pembangunan manusia.
Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Papua Ahmad Jalali menjelaskan, Program Perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan kegiatan program nasional. Kegiatan ini dicetuskan oleh Perpustakaan Nasional, tapi didukung oleh 4 Kementerian yaitu Kementerian Desa, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
“Jadi ini program nasional yang hampir sudah dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia termasuk kita di Papua untuk Kabupaten penerima manfaat, di Papua Tahun 2020 ada 3 Kabupaten yaitu Yapen, Jayawijaya dan Kabupaten Jayapura,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (12/4) kemarin.
Lanjutnya, di tahun 2021 dari masing-masing kabupaten itu mereplikasikan desa atau Kampung sebagai program berkelanjutan untuk menerima manfaat dari program transformasi.
“Khusus di tahun 2022 ini, kita diminta usul 10 kabupaten, tetapi khusus untuk kabupaten yang sudah ada dinas, sehingga kita usul 5, tetapi yang disetujui menerima program ini ada 4 kabupaten/kota yaitu Mamberamo Tengah, Supiori, Kota Jayapura dan Merauke, ini ditentukan berdasarkan pertimbangan pusat,” terangnya.
Hal ini berdasarkan pertimbangan ketersediaan jaringan, itu yang utama karena pengembangan perpustakaan Kampung keterbukaan informasi itu yang utama jika jaringan-jaringan tersedia, maka informasi menyebar kepada warga juga akan lebih cepat.
Selain itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam rilisnya menjelaskan bahwa Transformasi perpustakaan memiliki peran signifikan meningkatkan kemampuan warga, sehingga mereka mampu mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi warga.
“Selain menyediakan sumber-sumber bacaan informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi warga dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi warga,” tambahnya.
Demi mendukung tercapainya program tersebut, Perpusnas mengadakan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi 96 desa, 168 kabupaten/kota dari 34 provinsi penerima manfaat. Pelaksanaan Bimtek secara simultan bergantian mulai tanggal 28 April – 21 Mei 2022 di 32 lokasi.
“Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan warga, memberikan inovasi layanan dengan pelibatan warga serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan warga,” ujarnya.
Menurutnya, Bimtek bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengelola perpustakaan umum di daerah tentang strategi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial dengan memberdayakan teknologi informasi. (ana/tri)
Continue Reading
Sumber: [1]
