TIMIKA, Papuanesia.id – Polisi memastikan tidak ada aksi menonjol maupun demonstrasi di Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Aksi ini sebelumnya disebut hendak menolak wacana pemekaran sejumlah provinsi baru di Papua.
Kabag Ops Polres Mimika Kompol Dionisius VD Paron Helan mengatakan, sejak pagi hingga petang situasi keamanan di Timika dan sekitarnya terpantau aman terkendali. Aktivitas warga di wilayah tersebut berlangsung normal.
“Timika aman-aman saja. Situasi aman terkendali, tidak ada hal-hal menonjol seperti orang berkumpul untuk melakukan aksi demonstrasi dan lain-lain,” ujarnya, Selasa (8/3/2022).
Dia berharap warga Mimika, terutama di Timika tidak termakan isu hoaks yang sengaja disebarkan pihak-pihak tertentu bertujuan untuk menciptakan situasi tidak kondusif di tengah warga.
“Warga Timika itu pada dasarnya ingin hidup tertib, tidak mau membuat gaduh. Mereka hanya mau mencari penghidupan yang lebih baik dengan bekerja, tidak mau ikut-ikutan terlibat demonstrasi dan lain-lain,” katanya.
Wacana pembentukan sejumlah provinsi baru di Papua seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Saireri mendapat penolakan dari sejumlah kelompok mahasiswa di Jayapura dengan menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (8/3/2022) siang.
Pandangan berbeda justru dikemukakan tokoh senior Papua Michael Manufandu yang menyebut sangat mendukung gagasan pemerintah untuk segera memekarkan Papua menjadi lima provinsi baru. RUU pembentukan provinsi baru tersebut kini sedang dibahas Badan Legislasi DPR.
“Tentu kami sangat mendukung agar pemerintah bisa memberikan pelayanan yang cepat, pelayanan dekat dan pelayanan yang tepat kepada masyarakatnya,” kata Manufandu.
Mengacu pada RUU yang tengah dibahas Baleg DPR, Papua rencananya akan dimekarkan menjadi lima provinsi dengan tambahan empat calon provinsi baru, yaitu Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, Pegunungan Tengah dengan ibu kota Wamena, Papua Tengah dengan ibu kota Timika dan Saireri dengan ibu kota Biak.
Pembentukan empat calon provinsi baru tersebut, katanya, dengan mempertimbangkan batasan wilayah adat.
Manufandu yang hingga kini masih dipercayakan menjadi penasihat pemerintah untuk urusan Papua menyebut dengan semakin kecilnya jangkauan wilayah satu provinsi di Papua,akan semakin memudahkan bagi gubernur dan para pejabat terkait untuk mengurus rakyatnya. Hal ini ketimbang kondisi sekarang yakni 29 kabupaten kota dipimpin satu gubernur yang berkedudukan di Jayapura.
“Kalau sudah ada provinsi masing-masing,gubernur akan lebih berkonsentrasi mengurus rakyat di wilayahnya. Sebagai contoh Pegunungan Tengah itu masih banyak rakyatnya yang belum dilihat baik oleh para bupati. Kalau sudah ada gubernur di situ maka tugas gubernur untuk mengorganisir seluruh bupati dan perangkat pemerintah di daerahnya untuk lebih memperhatikan rakyat,” kata mantan pamong praja yang pernah menjabat Wali Kota Administrasi Jayapura tersebut.
Editor : Donald Karouw
Sumber: [1]
