Papuanesia.id –
KEPI– Pemerintah Kabupaten Mappi mulai menyusun program atau Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan menggelar Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan dilaksanakan di Gor Kepi, Selasa (28/3).
Kegiatan dihadiri dan dibuka oleh Pj Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si yang diwakili Sekretaris Daerah, Ferdinand Kainakaimu, S.Pd, M.SC didampingi Kepala Bappeda Mappi, Jhon J. Jelira, S.Sos. Turut hadir para Asisten dan Staf Ahli Setda Mappi, para pimpinan OPD, para kepala Distrik, serta pejabat eselon III di lingkup Pemkab Mappi.
Sekda Mappi, Ferdinand dalam sambutan menyampaikan, forum perangkat daerah merupakan salah satu bagian dari alur perencanaan pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan proses perencanaan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yaitu, semua pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Dirinya mengatakan, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan forum perangkat daerah adalah sinergitas perencanaan pusat serta sinkronisasi Renja OPD dengan usulan program yang dihasilkan dari Musrenbang Distrik serta usulan Pokir dan reses anggota DPRD Mappi untuk penyusunan RKPD Kabupaten Mappi tahun 2024.
“Untuk mengarahkan pengalokasian anggaran sesuai dengan program pembangunan prioritas, agar bisa tercipta singkronisasi program kerja antara pihak tertentu dalam peningkatan kualitas keluaran kegiatan yang lebih baik berdasarkan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh setiap OPD. Lalu untuk pelaksanaan forum ini ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian yakni, mempercepat peningkatan kualitas SDM berkarakter dan penguatan struktur ekonomi dengan pengembangan wilayah, untuk pemerataan dalam mengurangi kesenjangan dan berkelanjutan dengan penguatan rasa aman serta efektivitas tata kelola untuk kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.
Kata Sekda Ferdinand, hal ini perlu menjadi komitmen bahwa semua rumusan dan keselarasan Renja perangkat daerah dengan hasil Musrenbang Distrik serta pokir dan reses anggota DPRD termasuk dokumen perencanaan lainnya tidak boleh keluar dari sasaran tema tersebut. Karena selanjutnya akan dipertacam pada Musrenbang RKPD tingkat kabupaten dan disesuaikan dengan tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 2023-2026.
“Penyelarasan Renja OPD harus sesuai dengan hasil Musrenbang Distrik, dan tetap melihat skala prioritas dan perkiraan kemampuan anggaran daerah serta hasil evaluasi dari pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya. Pengusulan program OPD tetap disesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang berkembang, dan yang dituangkan dalam suatu kegiatan dengan konsep inovasi pelayanan yang lebih baik, karena bagaimanapun juga inovasi daerah adalah suatu keharusan dalam konsep mappi sehat, pintar dan berkarya, mappi mandiri, hijau dan bangga, mappi melayani, mappi damai dan demokratis,” jelasnya.
Dikatakan Sekda bahwasannya, tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan dan di situ politik yang akan cenderung meningkat, sehingga perlu diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial dan politik yang baik, agar keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Lalu isu ketahanan pangan juga menjadi isu strategis nasional, sehingga perlu untuk menjaga agar ketahanan pangan di daerah ini tidak terguncang dengan kenaikan harga pangan.
Selain itu, kata Sekda, secara regional di Papua Selatan terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan pangan penduduk yaitu, ketidakpastian situasi global, perubahan iklim, cuaca ektrim, kekeringan, banjir, disrupsi pasokan dan inflasi. Untuk menjawab tantangan isu tersebut, maka perlu dirumuskan strategi peningkatan ketahanan pangan dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta meningkatkan diverfikasi pangan warga.
“Tahun perencanaan ini adalah tahun transisi kepemimpinan yang dijabat oleh Penjabat Bupati Mappi dan tentunya beliau sangat mengharapkan, program strategis yang berdampak langsung pada warga serta program-program yang memiliki daya ungkit terhadap kesejahteraan warga perlu ditetapkan dan dilanjutkan. Lalu harus memperhatikan pembangunan daerah yang menjadi prioritas di 2024 seperti, peningkatan kualitas SDM serta kualitas hidup warga, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas guna menunjang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur pengunjung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan keamanan dan ketertiban umum,” pungkasnya.(MPI/gin)
Continue Reading
Sumber: [1]
