Belakangan ini, tagar “All Eyes on Papua” ramai dibahas diberbagai platform media sosial. Hal ini dipicu oleh Pemerintah Daerah Papua yang memberikan izin lingkungan kepada perusahaan kelapa sawit di atas lahan hutan adat suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya dan suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan. Tentu saja keputusan tersebut menciptakan reaksi dari berbagai kalangan yang peduli terhadap kelestarian hutan dan hak-hak masyarakat adat di Papua.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespon situasi ini dengan menyerukan kepada pemerintah daerah setempat untuk mengutamakan komunikasi yang efektif. Tujuannya agar tidak terjadi konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini.
Pembangunan Harus Melibatkan Masyarakat Adat
Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat adat, khususnya para kepala suku, dalam setiap rencana pembangunan di Papua. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah kebijakan yang berpotensi merugikan kehidupan masyarakat adat Papua. Ia juga menekankan agar para pimpinan daerah, termasuk para Penjabat Gubernur menerapkan pendekatan ini.
Dukungan terhadap pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan di Papua juga datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang berpendapat bahwa keterlibatan aktif masyarakat adat dapat mengurangi potensi konflik dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Pentingnya Komunikasi yang Baik
Mengenai gugatan suku Awyu dan Moi yang saat ini berada dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung, Ma’ruf Amin berharap proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang ada. Ia menekankan bahwa kejadian serupa sebaiknya tidak terulang di masa depan.
Sebagai bagian dari upaya memperbaiki komunikasi, Ma’ruf Amin juga mengusulkan adanya forum reguler antara pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat adat untuk membahas isu-isu strategis terkait pembangunan dan lingkungan. Forum ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat adat dan mencari solusi bersama.
Tagar All Eyes on Papua Menggema
Media sosial menjadi sarana utama bagi banyak orang untuk menyatakan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat Papua, terutama suku Moi dan Awyu dalam menjaga kelestarian hutan adat mereka. Melalui tagar “All Eyes on Papua,” warganet mendesak pemerintah dan Mahkamah Agung untuk segera menetapkan kebijakan yang melindungi hutan adat kedua suku tersebut.
Gerakan ini mendapat perhatian dari berbagai organisasi lingkungan dan HAM internasional yang juga menyerukan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak masyarakat adat di Papua. Mereka menilai bahwa hutan adat bukan hanya penting bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga bagi kelangsungan budaya dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat adat yang telah hidup harmonis dengan alam selama berabad-abad.
