Jayapura (PAPUANESIA.ID) – Penjabat Wali Kota Jayapura, Provinsi Papua Frans Pekey menginginkan dari hasil pembahasan dalam sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam membuat regulasi.
“Tentu itu akan menjadi referensi kami juga untuk mendorong eksistensi lembaga keondoafian di Kota Jayapura,” katanya dalam pernyataan di Jayapura, Kamis.
Saat menutup sarasehan KMAN VI di Kampung Kayo Pulau, Rabu (26/10) 2022, ia mengatakan dengan regulasi yang nanti dikeluarkan oleh pemerintah pusat maka ada program konkret di daerah, termasuk Kota Jayapura sehingga bisa memperkuat di bidang sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) dan perlindungan terhadap budaya dari warga “Port Numbay” itu.
“Supaya warga adat semakin kuat dan eksis di tengah kemajuan warga Kota Jayapura yang heterogen tetapi warga adat ‘Port Numbay ‘tetap eksis,” katanya.
Hal tersebut, kata dia, merupakan bagian yang harus diproteksi dan dilindungi serta diberdayakan agar tidak terjadi marginalisasi yang masif tetapi ada langkah-langkah untuk de-marginalisasi
“Untuk kami minta supaya ondoafi bersama Pemerintah Kota Jayapura bekerjasama untuk melindungi dan memberdayakan warga dan budaya Port Numbay,” katanya.
Ia menambahkan pihaknya memberikan apresiasi kepada warga Kota Jayapura terutama dua kampung yang menjadi lokasi sarasehan KMAN VI yakni Kampung Kayo Pulau dan Kampung Enggros yang memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sarasehan
“Mulai dari penyambutan peserta sarasehan hingga pelayanan panitia KMAN VI di kampung sangat luar biasa sehingga peserta merasa nyaman,” demikian Frans Pekey .
Berita ini telah tayang di Papuanesia.id.com dengan judul: Hasil sarasehan Kongres AMAN VI diharapkan jadi masukan pemerintah
Sumber: [1]
