TIMIKA | Yorrys Raweyai, Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sekaligus Ketua MPR for Papua melakukan kunjungan ke Kabupaten Mimika, untuk menyerap aspirasi berkaitan dengan reses anggota DPD RI pada masa sidang III tahun 2021-2022.
Yorrys bertemu dan melakukan pertemuan dengan Forkopimda dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Mimika, yang berlangsung di salah satu hotel di Jalan Cenderawasih, Jumat (11/3/2022).
Yorrys dalam sambutan menjelaskan, selain sebagai pemimpin komite II yang dilantik tanggal 18 Desember 2019 lalu, MPR RI membentuk satu perangkat yang terdiri dari seluruh anggota DPR RI dan DPD RI Papua dan Papua Barat berjumlah 21 orang 13 orang dari DPR, dan 8 orang dari DPD dan ia diberikan kepercayaan sebagai pemimpin untuk Papua.
Dijelaskan, alat kelengkapan MPR yang dibentuk mempunyai komitmen untuk hadir dan memberikan solusi untuk Papua.
“MPR for Papua hadir sebagai solusi dengan mencoba membuat satu kerangka solusi selama periode 5 tahun,” katanya.
Juga selaku komite II DPD RI yang bermitra dengan 9 kementerian, 2 badan dan 2 Menko, ia juga membuka ruang untuk serap aspirasi terkait dinamika perkembangan warga di Timika.
Dikatakan, tahun lalu telah dibentuk revisi Undang-undang Otsus Jilid II, pihaknya pun terlibat secara aktif dalam proses tersebut.
Selain itu ada Surat Presiden (Surpres) yang turun dari pemerintah dalam rangka Daerah Otonom Baru (DOB), dimana dalam proses DOB mengenai ibu kota masih terjadi perbedaan antara Timika dan Nabire.
Akhir-akhir ini di beberapa kota seperti Wamena sempat lumpuh karena penolakan DOB juga sebelumnya terjadi di Jayapura ada aksi yang cukup besar.
“Kita pahami bahwa DOB ini Timika juga termasuk salah satu karena daerah Mee Pago, bagaimana antisipasi dari keamanan apakah dia tidak akan melebar. Itu yang ingin kami dengar. Kita perlu dengar pandangan Forkopimda, juga warga karena sudah turun dari pemerintah (DOB), dan diharapkan realisasi DOB akan dilaksanakan dalam 2023, sehingga 2024 saat tahun pemilu, baik presiden dan lainnya itu semua akan terjadi serempak,” jelasnya.
Menurutnya, masalah tersebut perlu untuk dipikirkan secara serius kemudian harus punya presepsi untuk hadapi tantangan pada tahun 2024 nanti.
Selain itu, dinamika eskalasi terkait pelanggaran HAM dari waktu ke waktu meningkat di Papua dan ini menjadi isu yang serius.
“Sehingga gabungan dari seluruh forkopimda kami ingin menyerap dan memahami apa dinamika di Timika secara spesifik,” ujarnya.
Selaku Komite II tugasnya adalah menyerap aspirasi mengenai dinamika suatu daerah termasuk Mimika.
Untuk itu, dalam pertemuan tersebut, ia juga ingin mengetahui terkait faktor keamanan, pergolakan kekerasan di pegunungan yang sudah dipetakan dan Mimika menjadi basis transit juga satu sentral evakuasi.
“Mungkin bisa melaporkan ke kami tugas-tugas dan operasi. Gangguan Timika masih menajdi salah satu daerah yang ada gejolak seperti separatis dan lainnya tapi ketentraman warga seperti apa, bagaimana penanganannya,” katanya.
Juga bagaimana aparat keamanan dalam rangka melindungi warga Mimika kemudian mendengar bagaimana rencana strategis dari pihak keamanan tentang pergeseran atau pola operasi dari Nemangkawi menjadi Satgas Damai Cartenz yang sudah digulirkan sementara kasus-kasus dari waktu ke waktu eskalasinya makin tinggi.
“Saya menyerap aspirasi sehingga banyak mendengar apa yang menjadi keinginan terserap dari institusi di Mimika ini,” ungkapnya.
Sebelum ke Timika, Yorrys juga melakukan pertemuan di Jayapura dan bertemu pihak keamanan baik TNI/Polri, Komnas HAM, MRP, Civitas Akademik yaitu Mahasiswa baik yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Cipayung.
Artikel ini telah tayang di Papuanesia.id
Artike :Yorrys Raweyai Bertemu Forkopimda di Mimika, Bicara Papua Tengah Hingga HAM
Sumber: [1]
